Di Balik Seragam “Bone Mabere” Polemik, Dugaan Bisnis, dan Saling Bantah Pejabat

Bone | Intipos.com – Polemik pergantian seragam batik siswa di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memicu sorotan publik. Isu dugaan adanya praktik bisnis terselubung dalam kebijakan tersebut turut mencuat, disertai perbedaan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Perubahan seragam dari motif lama ke motif baru bertuliskan Lontara “Bone Mabere” mulai diberlakukan sejak Maret 2026 dan telah dikenakan oleh sebagian siswa di sejumlah sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Edy Syahputra Syam, menyatakan pihaknya telah meminta klarifikasi dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, K3S membantah terlibat dalam penawaran seragam kepada sekolah.

“Menurut pengakuan K3S, mereka tidak melakukan penawaran. Urusan penyediaan diserahkan kepada masing-masing kepala sekolah,” ujar Edy saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026).

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan salah satu kepala sekolah yang sebelumnya mengaku adanya penawaran seragam melalui K3S.

“Ada penawaran kemarin disampaikan melalui K3S,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Edy menjelaskan bahwa penggunaan seragam baru kemungkinan ditujukan bagi peserta didik baru. Sementara itu, siswa tetap diperbolehkan menggunakan seragam sebelumnya dan tidak ada unsur kewajiban.

“Tidak ada paksaan. Siswa yang sudah ada tetap bisa menggunakan seragam lama. Anggaran pemerintah juga belum memungkinkan untuk pembagian seragam batik gratis,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya seragam sekolah bertujuan menghilangkan kesenjangan sosial di kalangan siswa.

“ Benar, jangan sampai mendiskriminasi si kaya dan si miskin, benar tujuan seragam menghilangkan perbedaan itu” katanya.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan belum adanya keseragaman. Tidak hanya siswa baru, sebagian siswa di kelas lain juga telah menggunakan seragam batik motif “Bone Mabere”.

Edy Syahputra menyebut, di era kepemimpinan yang baru ada suasana baru, ada desain baru tetapi tidak ada unsur paksaan. Namun tetap harus memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua.

“Kalau harganya terjangkau, tentu akan digunakan secara bertahap. Karena kemampuan orang tua berbeda-beda,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan tidak boleh ada praktik monopoli dalam pengadaan seragam.

“Tidak boleh ada pihak yang menguasai atau mengatasnamakan rekomendasi tertentu. Jika ada penyedia yang menawarkan dengan harga yang sesuai, silakan,” tegasnya.

Menurut informasi yang diterimanya, saat ini sudah terdapat sejumlah penyedia seragam yang masuk ke sekolah-sekolah, meskipun pihaknya mengaku tidak mengenal secara langsung para penyedia tersebut.

(Rustan)