Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Bupati Andi Asman Lantik Pj Sekda Baru, Direktur PAWERO Ingatkan Peningkatan Mutu JDIH

2 min read

Oplus_131072

Bone | Intipos.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bone resmi melantik Andi Saharuddin, S.STP, M.Si, sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rujab Bupati Bone pada Jumat (14/03/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi guna meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa pergantian pejabat adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan serta berharap agar Pj Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

“Harapan kami, Pj Sekda yang baru mampu segera menyesuaikan diri untuk melanjutkan tugas yang telah dikerjakan Pj Sekda sebelumnya, meningkatkan sinergitas antarorganisasi perangkat daerah, dan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan di Kabupaten Bone,” ujar Bupati Bone dalam sambutannya.

Baca Juga  Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62, Lapas Medan Bergerak Sinergi, Nyata Untuk Pelayanan Prima

Di sisi lain, Direktur Kantor Hukum Pawero, Umar Azmar MF, M.H., turut memberikan tanggapannya terkait pelantikan tersebut. Ia menyoroti pentingnya peningkatan mutu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bone agar pelayanan hukum dan transparansi regulasi daerah dapat lebih optimal.

“JDIH adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis hukum. Dengan adanya kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, kami berharap ada perhatian lebih terhadap optimalisasi JDIH, termasuk pembaruan data regulasi yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat,” kata Umar Azmar.

Baca Juga  Penyampaian Penghargaan Pemasyarakatan Berprestasi Tingkat Wilayah dalam Rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rutan Tanjung Pura Raih Penghargaan Pegawai Berjasa

Ia juga mengingatkan bahwa perbaikan sistem JDIH menjadi semakin krusial setelah adanya gugatan perkara terkait JDIH yang baru-baru ini berakhir dengan kesepakatan damai. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Bone diminta segera meningkatkan ketersediaan dokumen hukum dan regulasi daerah secara digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, transparansi dan keterbukaan dalam akses hukum menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan dilantiknya Pj Sekda yang baru, berbagai pihak berharap akan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan transparansi informasi hukum di Kabupaten Bone.

Laporan; Biro Sulsel