INTIPOS | PACITAN –  Euforia pesta demokrasi kembali akan laksanakan pada Pilkada tahun 2020 yang di gelar pada tangal 9 Desember mendatang, Kini para balon kepala daerah mulai melakukan pemanasan mesin untuk persiapan di Pilkada tersebut.

 

Banyak cara dan strategi yang kini mulai dipersiapkan, mulai dari pemasangan baliho, hingga turun langsung berjumpa dengan masyarakat dengan mengobral berbagai slogan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

 

Namun tak dapat dipungkiri bahwa euforia tersebut dapat menimbulkan ketidaknetralan oleh ASN, TNI/Polri serta para Kepala Desa. Hal itu harus menjadi perhatian kita semua agar terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan sesuai dengan praktik asas dari pemilihan umum.

 

“Dengan memperhatikan iklim demokrasi yang sehat maka sudah selayaknya ASN, TNI/Polri serta para Kepada Desa di himbau agar tetap menjaga netralitasnya sebagai pejabat negara dan pemerintahan,”ujar Ketua Bawaslu Pacitan, Berty Stevanus saat ditemui intipos.com di ruang kerjanya, Kamis (06/08/2020).

 

Adanya tuntutan agar ASN bersikap netral merupakan amanat dari Undang Undang Yang berlaku. maka dari Itu diharapkan ASN di Kabupaten Pacitan menjalankan apa yang sudah UU amanatkan. Karena jelas dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat.

 

“Pada pointnya menegaskan bahwa ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. Dengan adanya ketentuan itu ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,”tegas mantan sekretaris KPU Pacitan tersebut.

 

Begitu juga dengan Kepala Desa tetap juga harus menjunjung tinggi profesionalitasnya sebagaimana dengan ASN. Karena pada UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Kades juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye pemilu dan atau pilkada.

 

Maka dari itu dengan adanya aturan dan batasan itu diharapkan ASN dan Kades tetap mengutamakan netralisir nya, jangan mudah termakan rayuan kepentingan oleh siapapun,”jelasnya.

 

Berty mengatakan, netralitas ASN, TNI-Polri, kades sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan UU Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

 

“Selain itu juga Bupati Pacitan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomor 800/313/408.21/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Netralitas ASN dalam pemeilihan kepala daerah Kabupaten Pacitan 2020, Karena tentunya akan ada sanksi bagi ASN dan kepala desa yang tidak menjalankan profesionalitasnya,”tandasnya.

 

Sementara itu Bawaslu Pacitan bersama Bupati juga telah melakukan sosialisasi secara online terhadap ASN dan perangkat daerah yang narasumbernya adalah Ketua Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara, dan di ikuti para peserta mulai dari tingkat Kabupaten hingga sekolah-sekolah.(tyo)