Pemprov Sumut Kendalikan Inflasi dengan Ambil Langkah Ini

MEDAN | Intipos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap menerapkan langkah-langkah pengendalian inflasi. Hal ini sekaligus dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, melalui zoom meeting di ruangan Provinsi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (11/8/2025).

Langkah-langkah yang segera dilakukan tersebut, antara lain, melakukan percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor impor ilegal, perluasan peluang kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan, industri manufaktur, dan kemudahan perizinan usaha.

“Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Wagub usai mengikuti Rakor

Untuk itu, Wagub meminta kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, untuk memetakan daerah mana saja yang inflasinya menjadi perhatian.

“Saya minta semua OPD, tim kerja. Mana saja kegiatan yang bisa menekan laju inflasi, mainkan saja,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut secara bulanan (m/m) Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,76% pada Juli 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, yang menjadi perhatian penyumbang inflasi adalah beras dan bawang merah. Kemudian kelompok pendidikan.

“Secara sejarah, pendidikan akan dimulai pada bulan Juli dan berlanjut pada bulan Agustus karena adanya pembayaran uang kuliah,” ucapnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendag) Tito Karnavian mengatakan, puncak produksi beras terjadi pada bulan Juni. Saat ini beberapa daerah sudah memasuki kemarau sehingga produksi akan menurun pada bulan September dan Oktober. Salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi dengan menstabilkan harga beras.

“Stok di Bulog dan swasta tercatat 4 juta ton. Sebanyak 1,3 juta ton yang sudah dikeluarkan oleh Bulog diperkirakan pada bulan September dan Oktober. Ini harus didistribusikan dengan mekanisme yang ada dan di titik yang tepat,” ucapnya.

Tito berharap Rakor ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah. Sehingga pemerintah pusat bersama Kementerian terkait, kepala daerah, dan instansi lainnya dapat memetakan langkah apa saja yang segera dilaksanakan.

Turut hadir pada Rakor TPID tersebut jajaran kementerian terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia. Juga pimpinan OPD se-Sumut, instansi vertikal seperti BPs Sumut, Bank Indonesia, dan Bulog wilayah Sumut. (RR)