Gubernur Edy Sebut Penanganan Covid-19 Harus Junjung Transparansi dan Akuntabilitas
2 min read
INTIPOS | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut R Sabrina menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan bersama rombongan, Jumat (2/10), di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.
Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan evaluasi pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim BPK tersebut.
Menurut Gubernur, hasil pemeriksaan pendahuluan akan menjadi bahan masukan dan acuan untuk memperbaiki, serta menghindari kesalahan-kesalahan di masa mendatang, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
baca juga : Pilkada Serentak 2020, Wagub Musa Rajekshah Ingatkan Calon Kepala Daerah Bersaing Sehat
“Saya sangat berterima kasih sekali, karena pengawasan memang selalu kami butuhkan dalam bekerja. Apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang sebenarnya baru bagi kita semua,” ujar Edy Rahmayadi.
Salah satu kendala yang sering timbul dalam penanganan Covid-19, lanjut Edy, adalah banyak kegiatan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah di lapangan. Akhirnya, tidak semua yang sudah direncanakan terlaksana sesuai awal dan menyulitkan dalam administrasi.
“Namun ini bukan menjadi alasan untuk tidak menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kami di Gugus Tugas akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi wujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tutur Edy.
Sebelumnya, Kepala BPK Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan Tim BPK terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut. Mulai dari bidang kesehatan dan pendukung kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pegaman sosial.
baca juga : https://siberindo.co/02/10/2020/disampaikan-dari-istana-negara-dua-daerah-ini-dapat-apresiasi/
“Pemeriksaan kita memperlihatkan bahwa perencanaan program dan hasil pertanggungjawaban masih ada hal-hal yang perlu penyempurnaan. Lebih kepada rincian yang jelas dan detail terkait dana-dana yang sudah dipakai,” ungkapnya.
Eydu kemudian menyarankan agar fungsi pengawasan internal senantiasa ditingkatkan khususnya melalui Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satunya, pembentukan tim force task khusus. Sehingga di masa mendatang memudahkan penyelesaian-penyelesaian laporan pertanggungjawaban penanganan Covid-19.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum dan Aset Sumut M Fitriyus, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit.** (H16)
