DPRD Medan Komit Optimalkan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Medan | Intipos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan senantiasa berkomitmen mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat.

Kolaborasi yang dibangun dengan para stakeholder, baik secara internal maupun ekternal, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terus dilakukan secara berkesinambungan.

Yakni, membantu dan memperjuangkan hak-hak rakyat dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini merupakan komitmen Komisi II DPRD Medan guna mengimplementasikan visi misi yang dibangun.

Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST Senin 22/5 mengungkapkan DPRD Medan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mememiliki visi dan misi: memastikan program-program di bidang Kesejateraan Rakyat berjalan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan Pemko Medan.

Memastikan program-program yang ditetapkan di RKPD sesuai dengan apa yang dibutuhkan Masyarakat Kota Medan, seperti dibidang kesehatan telah berjalan program Universal Healt Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB).

Komisi II DPRD Kota Medan, lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, memastikan dan mengawasi program tersebut berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat dan Pemko Medan.

Di bidang sosial, lanjut Sudari, pihaknya memastikan dan mengawasi program yang ada di dinas tersebut berjalan dengan baik, seperti pemberian bea siswa tidak mampu, pemberian alat bantu bagi penyandang disabiltas, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan sebagainya.

Kemudian di bidang tenaga kerja, tambah Sudari, pihaknya juga memastikan dan mengawasi program di dinas tersebut seperti program pelatihan keterampilan dan info lowongan kerja yang saat ini mudah diakses oleh masyarakat melalui media online diportal Siduta yang tujuannya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) angkatan kerja anak muda Kota Medan dan menekan angka pengangguran.

Sedangkan langkah Komisi II DPRD Medan dalam menangani persoalan buruh kata Sudari lagi, pihaknya meminta dan memastikan dinas tenaga kerja Kota Medan mengiventarisir perusahaan-perusahaan alih daya.

Memahami peraturan ketenaga kerjaan, dan dinas tenaga kerja harus mensosialisasikan peratuan ketenaga kerjaan tersebut karena yang selalu menjadi persoalan adalah perusahaan alih daya atau perusahaan out sourcing .

Kemudian menyarankan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan agar Intens berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara (Sumut) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah 1 untuk menertibkan perusahaan alih daya/ perusahaan out sourcing yang nakal yang tidak mentaati peraturan ketenaga kerjaan. (01)