Wakil Ketua DPRD Medan Akui Warga Banyak Keluhkan Dampak Pembangunan Kolam Retensi USU
2 min read
Wakil Ketua DPRD Medan Akui Warga Banyak Keluhkan Dampak Pembangunan Kolam Retensi USU
Medan | intipos.com – Pembangunan kolam retensi di Universitas Sumatera Utara (USU) banyak dikeluhkan warga.
Keluhan itu terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan kolam tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrumsyah mengatakan keluhan warga terkait dampak macet dan polusi yang diakibatkan pembangunan kolam tersebut.
“Seperti yang di Jalan Dr Mansyur, itukan akibat pembangunan ada dampak, dampak macet, dampak polusi, keluar masuk truk besar, tanah semua. Itu mungkin yang dirasakan masyarakat, makanya masyarakat mengeluh,” ungkapnya saat diwawancarai di Medan, Senin.
Ketua DPD PAN Medan ini menilai sebenarnya masyarakat senang dengan pembangunan yang sedang dilakukan.
Namun, Bahrumsyah menyebut jangan sampai pembangunan itu berdampak besar ke masyarakat sekitar.
“Masyarakat tentunya senang dengan pembangunan tetapi jangan sampai dampak itu sangar besar berpengaruh,” tuturnya.
Bahrumsyah mengungkapkan keluhan warga tersebut mungkin disebabkan karena sudah lama tidak ada pembangunan di Kota Medan. Karena pembangunan yang serentak itu sarana dan prasarana serta lalu lintas jadi sedikit terganggu.
“Mungkin karena sudah lama tidak ada pembangunan di Kota Medan, sekali ada pembangunan, bisa jadi karena mengejar waktu, karena serentak, jadi dampaknya ya lalu lintas, sarana prasarana yang agak sedikit terganggu, itukan memang keluhan warga,” tuturnya.
Meskipun begitu Bahrumsyah menyebut bahwa itu hanya dampak sementara. Bahrumsyah juga mengaku pihaknya mendukung semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan.
“Tetapi menurut pandangan saya, itu kan dampak sementara. Tapi dampak positif ke depan itu kan dapat dirasakan. Kami mendukung semua pembangunan itu,” ungkapnya
Bahrumsyah menyebut agar pemerintah dapat mengawasi kinerja dari pihak yang mengerjakan pembangunan tersebut. Hal itu dilakukan agar dampak yang ada dapat diminimalisir.
“Cuma bagaimana kemudian tata kerja dari pihak ketiga diawasi oleh pemerintah agar dampak yang ada dapat diminimalisir,” tuturnya (r/dtc)
