Sekdakab Aceh Besar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Zoom Meeting
2 min read
KOTA JANTHO | INTIPOS.COM – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP MM yang diwakili Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSI mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Lantai III Setdakab Aceh Besar, Senin (27/2/2023). Hadir dalam kesempatan itu, unsur Forkopimda, pejabat TNI, Polri, Kepala OPD terkait yang membidangi urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, perencanaan pembangunan daerah, PUPR, Inspektorat, dan kepala BPS Aceh Besar Irnanto ST MT.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang juga dihadiri oleh pejabat Perum Bulog, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia tersebut, ikut dibahas berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah yang telah dilaksanakan selama ini. Seperti arahan untuk meningkatkan kegiatan Pangan Murah bagi masyarakat dan penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah.
baca juga : Pernah Raih Award, Bilie Droe Akan Show Lagi di Inacraft 2023
Pada Rakor yang rutin dilaksanakan tiap hari Senin itu, diminta pula kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Walikota Pangkal Pinang, dan Bupati Merauke sebagai daerah dengan inflasi di bawah rata-rata nasional pada bulan Januari 2023 untuk menyampaikan best practice pengendalian inflasi di daerah.Selanjutnya, khusus kepada Gubernur Bengkulu, Walikota Bukittinggi, dan Bupati Banyumas sebagai daerah dengan inflasi di atas rata-rata nasional pada bulan Januari 2023 diminta untuk menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan untuk penanganannya.
Melalui Rakor Pengendalian Inflasi Daerah itu kembali ditegaskan kepada seluruh Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) di Indonesia agar tetap memprioritaskan enam upaya taktis dan terukur dalam Pengendalian Inflasi Daerah, terlebih menjelang tibanya bulan Ramadhan 1444 H.
Meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, terutama yang menyangkut kebutuhan pangan masyarakat, agar tidak menahan barang, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi pangan untuk kelancaran pasokan, menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), serta memberikan dukungan transportasi dari APBK untuk kelancaran distribusi dan pasokan antardaerah yang terlibat kerjasama.
baca juga : Mangapul Purba Sosper Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Nagori Bahtobu Simalungun
Forum Rakor Pengendalian Inflasi ini juga ikut mengusulkan Satgas Ketersediaan dan Stabilitas Pangan di Daerah yang akan bertugas untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
Berbagai upaya tersebut merupakan solusi yang harus dikedepankan oleh para Kepala Daerah di Indonesia untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. (RED)
