Sekda Aceh Paparkan Langkah Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Wabah PMK

BANDA ACEH | INTIPOS.COM  – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah yang juga Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Aceh, Rabu (03/08/2022), memaparkan langkah serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK di Aceh, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh.

Rakor itu dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta rombongan. Kegiatan itu juga berlangsung secara hybrid yang diikuti oleh seluruh tim satgas penanganan PMK di seluruh kabupaten dan kota se Aceh.

baca juga : Sekda Ucap Terima Kasih, Program BEREH di Sekolah Mulai Berjalan Baik

Tampak hadir secara langsung Pangdam IM, Kajati Aceh, Wakapolda Aceh, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pj Bupati Aceh Besar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dan Kepala Dinas Peternakan Aceh.

Sekda dalam paparannya menyampaikan, hingga saat ini, berbagai langkah dan upaya sudah dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam pengendalian dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), mulai dari koordinasi hingga aksi bersama semua pemerintah di 23 kabupaten dan kota se Aceh.

Namun demikian, Pemerintah Aceh ungkap Sekda, sangat bersyukur lantaran masih terdapat 3 kabupaten yang dinyatakan bersih atau tidak ditemukan sama sekali kasus sapi yang terdeteksi PMK, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Simeulue. “Mudah-mudahan tidak ada kasus yang ditemukan di kemudian hari pada ketiga daerah tersebut,” ujarnya.

Sementara, 9 kabupaten dan kota lainya seperti Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya sudah menuntaskan realisasi vaksinasi PMK bagi hewan ternak di daerahnya.

Sedangkan 11 kabupaten dan kota sisanya, seperti Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat, Bireuen, Subulussalam, Abdya, Singkil, Banda Aceh, Pidie, Langsa, dan Sabang masih dalam proses penyelesaian vaksinasi PMK.

Sekda mengaku, saat kunjungan kerja lapangan, lazimnya kendala yang ditemui adalah banyaknya hewan ternak sapi dan kerbau yang dipelihara tidak di masukkan dalam kandang atau melepas liar, sehingga proses vaksin sedikit terhambat. Kemudian tenaga vaksinator juga sangat minim.

Selain itu, ia juga menyebutkan, data tercatat hingga saat ini setidaknya ada 45.119 kasus sapi yang terdeteksi terjangkit PMK di Aceh, 59 diantaranya sudah dilakukan pemotongan paksa, 275 mati, 5.103 masih dalam kondisi sakit dan 39.682 dinyatakan telah sembuh.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, mengatakan sama halnya dengan Covid-19, wabah PMK ini juga harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar wabah ini tidak tersebar secara luas.

Ia menyebutkan, ada 4 langkah strategi yang harus diperhatikan dalam penanganan wabah PMK pada hewan ternak. Pertama Biosecurity, Potong bersyarat, Pengobatan, dan Vaksinasi. Pelaksanaan biosecurity harus lebih ditingkatkan, karena menjadi kunci dalam penanganan PMK sebelum adanya testing dan vaksinasi yang masif.

Suharyanto, selaku Ketua Satgas PMK Nasional, mengarahkan kepada semua satgas agar melaksanakan segala arahan yang sudah ditetapkan pemerintah agar penyebaran wabah bisa ditekan, mulai dari melaksanakan biosecurity yang ketat dari lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau.

baca juga : https://indocybernews.com/tidak-bisa-melarikan-diri-4-orang-warga-terbakar-hidup-hidup/

Kemudian, menjaga perlintasan darat, laut, dan udara dengan menerapkan biosecurity yang ketat. Melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas. Melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak sehat, terutama di kabupaten/kota yang capaian vaksinasi masih rendah.

Melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasusnya masih atau sudah sedikit kasus aktif.

Lebih lanjut, kata Suharyabti, pemerintah daerah harus menyegerakan pembentukan Satgas PMK dan menetapkan pejabat otoritas veteriner (POV) bagi kabupaten/kota yang belum membentuk Satgas dan POV untuk mempercepat penanganan PMK di Aceh. “Libatkan juga komponen TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk bersatu padu menangani PMK, supaya Aceh menjadi zero cases kasus PMK, usahakan juga 3 kabupaten tadi usahakan jangan sampai ada yang terjangkit, kalau bisa harus bebas tanpa vaksin itu luar biasa,” pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB Suharyanto secara simbolis juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan vaksinasi PMK dan buku saku Satgas PMK kepada Pemerintah Aceh, melalui Sekda Aceh Taqwallah.(red)