Gubernur Lemhannas Paparan Sarasehan FKDM Sumut, Pemilu 2024 Tonggak Kematangan Demokrasi Indonesia

Medan | Intipos.com – Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto menegaskan Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan normal. Ini merupakan tonggak untuk kematangan demokrasi Indonesia di kancah global.

“Oleh sebab itu semua pihak harus menyukseskan Pemilu 2024. Salah satu elemen kesuksesannya adalah penguatan deteksi dini potensi keberhasilan dan hambatan,” ujarnya di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu di Medan, Rabu (23/8/23).

Memberi paparan pada Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumatera Utara (Sumut), Andi Widjajanto mengupas posisi strategis sukses Pemilu 2024 dan hal-hal penting pada tahapan-tahapan pemilu, dengan moderator tokoh intelektual Dr H Sakhyan Asmara yang juga anggota FKDM Sumut.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada pembukaan sarasehan diwakili Staf Ahli Gubsu Harianto Butar-butar menyambut baik kegiatan ini terutama karena dilaksanakan oleh lembaga resmi deteksi dini masyarakat.

Ketua FKDM Sumut Dr H Ismail Efendy MSi mengemukakan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Banyaknya kepentingan dan muatan politik dari peserta Pemilu katanya dapat menjadikan pelaksanaan Pemilu rawan konflik dan berpotensi timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) sehingga mempengaruhi stabilitas sosial, politik dan ekonomi yang berdampak terhadap ketahanan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Inilah yang dibahas pada sarasehan ini,” ujarnya dihadapan 300-an peserta dari buoati dan walikota, Kebangpol propinsi dan Kabupaten Kota, FKDM kabupaten kota, ormas dan unsur perguruan tinggi.

Lebih lanjut Gubernur Lemhannas memaparkan untuk menciptakan demokrasi yang matang, Indonesia perlu melaksanakan pemilu demokratik tujuh kali berturut-turut secara normal. Pemilu 2019 yang ke lima sehingga Pemiku 2024 strategis menjadi tonggak menuju kematangan.

Secara panjang lebar beliau memaparkan hal-hal penting pada pemilu. Diantaranya tentang lanskap demokrasi. Kondisi Demokrasi di Indonesia berada di atas rata-rata global, tetapi relatif belum matang. Visi demokrasi matang perlu terus didorong dengan memastikan proses demokrasi berjalan dengan normal.

Dikemukakannya Indonesia dinilai mumpuni pada dimensi hak politik, khususnya proses elektoral. Akan tetapi, Indonesia dinilai lemah pada aspek kebebasan sipil dan budaya politik.

“Skor paling lemah untuk budaya politik itu akhirnya mengonfirmasi mengapa tren ini (tren pembangunan demokrasi) juga terjadi di Indonesia,” tutur Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan hal penting kedua tahapan pemilu. Tren pembangunan demokrasi ini sering kali disebut sebagai tren regresi demokrasi.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pemantauan sepuluh tahun terakhir menunjukkan lebih banyak negara mengalami regresi dibanding peningkatan kualitas demokrasi.

Meskipun demikian, pembangunan demokrasi Indonesia memiliki tren positif ketika ditarik dari awal kemerdekaan.

Hal penting ketiga dalam tahapan pemilu adalah indeks kerawanan pemilu 2024. Pemilu 2024 merupakan momentum utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu tentunya memiliki kerawanan yang harus diantisipasi para pihak. Kerawanan tersebut dapat terjadi tidak hanya pada proses pemilu tetapi berpotensi meluas menjadi kerawanan keamanan.

Beberapa variabel yang memengaruhi kerawanan pemilu tersebut, yakni rasio Gini, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan proporsi penduduk miskin.

Selanjutnya, hal penting yang keempat adalah demografi pemilih. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan ada dua data signifikan pada demografi pemilih, yakni pemilih pemula dan perempuan. Secara nasional pemilih pemula bisa mencapai 80% pada pemilu 2024, sedangkan estimasi pemilih di Indonesia untuk pemilu 2024 50% terdiri dari perempuan.

“Di situlah kunci kita untuk memperkuat budaya politik. Pemilih pemula generasi y dan z dan perempuan. Kenapa di situ kuncinya? karena mereka akan menjadi pemilih yang signifikan,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Kemudian, hal penting kelima adalah tantangan politik digital tentang disrupsi informasi. Disrupsi informasi tersebut terbagi dalam tiga jenis, yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan secara global aktivitas tentara siber terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, data menunjukkan pada delapan puluh satu negara terdeteksi penggunaan media sosial untuk menyebarkan propaganda komputasi dan disinformasi terkait politik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi faktor pemicu disrupsi pada era kini, termasuk dalam proses politik yang berlangsung. Platform online, terutama media sosial berpotensi menjadi kanal mempromosikan disinformasi dan memanipulasi opini publik. Situasi tersebut dapat memicu keretakan di masyarakat yang berujung pada ancaman terhadap demokrasi. (01)