23 November 2026

Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Geger Larangan Wartawan di DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane Janji Tindak Tegas Ketua Komisi B

3 min read
Intipos.com, Asahan – Polemik pelarangan liputan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait PKS PTPN IV Bandar Pasir Mandoge akhirnya direspon pimpinan dewan. Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M, menyatakan akan segera memanggil pimpinan Komisi B.
Komitmen itu disampaikan politisi Golkar tersebut saat menerima audiensi Forum Wartawan Asahan (Forwaka), DPD IWO Indonesia Asahan dan Deli Serdang, serta puluhan insan pers di ruang Ketua DPRD, Senin (02/11/2026).
Mengawali pertemuan, Efi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden yang memicu kegaduhan di kalangan jurnalis.
“Pertama saya minta maaf karena terlambat dari jadwal yang kita sepakati. Kedua, saya sebagai Ketua DPRD juga minta maaf atas peristiwa kemarin menyangkut Ketua Komisi B,” kata Efi.
Efi menegaskan, RDPU yang membahas keluhan masyarakat terhadap operasional PKS PTPN IV Bandar Pasir Mandoge itu sejatinya merupakan agenda terbuka.
Agenda tersebut meliputi dugaan pencemaran lingkungan, legalitas dokumen PPA-PPU, persoalan ketinggian cerobong asap, hingga dugaan penyimpangan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) yang berpotensi merugikan PAD Asahan.
“Agenda sidang RDPU itu memang terbuka,” tegasnya.
Ketika disinggung alasan pelarangan wartawan oleh Ketua Komisi B Dodi Saylendra, Efi menduga hal itu terjadi akibat keterbatasan kapasitas ruangan.
Namun argumen tersebut langsung dibantah oleh wartawan yang mengalami pelarangan, Amy Ruz Syahada Sinaga dari media BidikLintas. Ia menegaskan ruang sidang saat itu masih sangat memungkinkan untuk peliputan.
“Kami ini wartawan, tidak harus duduk di kursi untuk meliput. Berdiri saja tidak masalah, yang terpenting kami bisa memperoleh informasi untuk diberitakan,” ujar Amy.
Ketua DPD IWO Indonesia Asahan, M. Adenan Dalimunthe atau akrab disapa Pakde, bahkan menyoroti rentetan persoalan yang menyeret oknum kader beringin di DPRD.
“Izin Pak Ketua, kenapa dua tahun terakhir banyak isu miring menimpa oknum politisi pohon beringin di DPRD Asahan ini? Mulai dari isu terlibat sabung ayam, dugaan pemerasan pengusaha, sekarang melarang wartawan,” ungkap Adenan.
Ia pun meminta Efi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Asahan untuk mengevaluasi total para kadernya.
“Pak Ketua, saya mohon nama Golkar di Asahan tetap baik di mata masyarakat. Tolong dievaluasi kader-kader di lapangan, kalau perlu dicopot dari anggota dewan,” pintanya.
Desakan serupa datang dari Ketua DPD IWO Indonesia Deli Serdang, Ibrahim Siregar alias Baim. Ia meminta agar pelanggaran tersebut diproses melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD).
“Saya minta persoalan ini segera ditindaklanjuti lewat BKD. Kalau terbukti bersalah, umumkan hasilnya, agar kami bisa melaporkannya ke penegak hukum,” tegas Baim.
Menanggapi rentetan desakan itu, Efi berjanji akan segera menindaklanjuti dan meminta tenggat waktu satu minggu.
“Terima kasih masukannya. Saya akan panggil Ketua Komisi B dan koordinasi dengan Ketua BKD untuk diagendakan rapat kode etik dewan. Beri saya waktu satu minggu ini,” janji Efi.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua BKD DPRD Asahan, Wahyudi dari PAN, belum berhasil dikonfirmasi mengenai rencana sidang etik tersebut.
Diketahui, tindakan Dodi Saylendra diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sedangkan Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menghalangi kerja jurnalistik.
Perhatian serius juga datang dari DPP IWO Indonesia. Kabid OKK, Hasan Munawar, atas arahan Ketua Umum Dr. NR. Icang Rahardian, SH, MH, mendesak BKD segera bertindak.
“Jangan sampai kasus ini berhenti tanpa kejelasan. UU Pers bukan hanya untuk dibaca atau jadi pajangan, tapi harus dihormati dan dijalankan. Kemerdekaan pers wajib dijaga, bukan dihambat,” pungkas Hasan.(RS)