DPRD Medan Minta Tindak Tegas Begal, Korban Harus Tanggungjawab Pemerintah
2 min readMedan | intipos.com – Anggota DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengaku prihatin maraknya aksi begal yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polresta Medan Belawan. Haris minta, Polisi dan Pemko Medan harus respon segera mengambil tindakan.
Hal itu dikemukakan Haris Kelana Damanik ST (foto) yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra Kota Medan, Kamis (21/4/2022) menyikapi beberapa tindak kejahatan aksi begal bahkan hingga ada korban meninggal dunia yang terjadi dua pekan terakhir di wilayah Polresta Medan Belawan. Haris mendorong supaya dilakukan tindakan tegas.
Menurut Haris Damanik, tindakan tegas terhadap pelaku harus dilakukan. Hal itu guna memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran buat semua pihak.
Kemudian, bagi korban begal agar menjadi perhatian pemerintah. Bila, korban itu warga Medan patut menjadi perhatian Pemko Medan. “Salah satu korban begal saya dengar harus membayar biaya berobat Rp 40 juta di Rumah Sakit Imelda. Ini harus ditangani dan perhatian Pemko Medan,” tutur Haris.
Dikatakan Haris, bukan hanya Pemko, tetapi Polisi juga supaya memberikan perhatian serius. “Biaya berobat korban kiranya ditanggungjawabi dulu oleh Polisi. Selanjutnya bisa diklaim dari pelaku atau bantuan sosial lainnya,” tandasnya.
Menurut Haris, harus ada kepedulian dan tanggungjawab pemerintah kepada yang mendapat musibah. “Mulai penanganan korban hingga penelusuran dan tindakan tegas kepada pelaku. Kita apresiasi Polisi sudah tangkap pelaku. Tentu terkait kerugian korban, pelaku harus tanggungjawab tanpa mempengaruhi proses hukum yang tegas,” pinta Haris.
Berikutnya, saran Haris untuk ke depan, Polisi dan Pemko Medan dengan melibatkan semua pihak agar melakukan upaya meminimalisir terjadinya aksi kejahatan di wilayah Medan Utara. “Harus adalah penanganan serius apa yang menjadi penyebab terjadinya aksi kejahatan khususnya di wilayah Medan Utara,” kata Haris.
Diketahui, aksi kejahatan kriminal bahkan tawuran sering terjadi di wilayah hukum Polresta Medan Belawan. “Persoalan yang sangat mengganggu Kamtibmas tersebut hendaknya ditangani serius. Sehingga tidak menjadi persoalan besar dikemudian hari. Ini masalah serius dan berdampak negatif terhadap semua sektor,” tegas Haris Kelana asal daerah pemilihan Medan Utara itu. (01)