Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Langkat Gelap, Satma AMPI Langkat tuntut Pimpinan PLN Bertanggung Jawab Atas Kerugian Massal

3 min read

Langkat | Intipos.com– Gelombang kekecewaan masyarakat Kabupaten Langkat akibat pemadaman listrik total (blackout) yang melanda wilayah Sumatra Utara kian memuncak. Aliansi Pemuda Langkat Satu (APLS), yang dipimpin oleh motor penggerak sekaligus pengurus Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Langkat, Tigor Alfaridz, bersama Komisioner APLS Aulia Zulhairi, angkat bicara sebagai representasi kekecewaan masyarakat Langkat. Kegeraman tersebut diwujudkan melalui kritik tajam dan tuntutan keras kepada jajaran pimpinan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Langkat. Senin (08/06/26)

Pemadaman massal yang berlangsung dalam durasi cukup lama ini dinilai bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan buruknya sistem mitigasi serta lemahnya kinerja manajemen PLN di tingkat daerah.

Dalam keterangannya di Stabat, 8 Juli, Tigor Alfaridz menegaskan bahwa dampak blackout tersebut telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat Langkat.

Rakyat Merugi, PLN Jangan Bersembunyi di Balik “Gangguan Teknis”

Menurut Tigor, sektor UMKM mengalami kerugian besar, komoditas pangan yang membutuhkan pendingin rusak, hingga layanan publik dan fasilitas kesehatan turut mengalami gangguan serius.

“Kami tidak bisa menoleransi alasan klasik ‘gangguan sistem’ yang terus-menerus disampaikan PLN. Realitasnya, masyarakat dan pelaku usaha di Langkat mengalami kerugian materiil yang sangat besar. Siapa yang akan mengganti rugi daging yang membusuk di kulkas pedagang, atau alat elektronik warga yang rusak akibat tegangan listrik yang tidak stabil? Pimpinan PLN Langkat harus keluar dan bertanggung jawab, jangan bersembunyi,” tegasnya.

Baca Juga  Bupati Syah Afandin Sambut Kepulangan Jamaah Haji Langkat, Sampaikan Haru dan Harapan

Teguran Keras untuk Manajemen yang Dinilai Lamban

Senada dengan Tigor Alfaridz, Aulia Zulhairi menyoroti lambatnya respons serta minimnya transparansi informasi dari pihak PLN Langkat selama krisis berlangsung. Menurutnya, sebagai badan usaha milik negara yang mengelola kebutuhan vital masyarakat, PLN terkesan tidak siap dalam menangani situasi darurat.

Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain.

Minimnya mitigasi, terlihat dari tidak adanya sistem cadangan yang memadai untuk mengamankan pasokan listrik di wilayah-wilayah vital Kabupaten Langkat.

Kerugian beruntun, baik bagi pelaku usaha maupun rumah tangga yang aktivitas sehari-harinya terganggu.

Terganggunya pendidikan, karena proses belajar anak-anak ikut terdampak akibat pemadaman listrik berkepanjangan.

Tuntutan Transparansi dan Kompensasi

SATMA AMPI Langkat bersama komunitas APLS mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap kinerja PLN Langkat. Mereka juga menuntut adanya kompensasi nyata bagi pelanggan yang terdampak, bukan sekadar permintaan maaf melalui media sosial.

Baca Juga  Viral Kasus Korban Tusukan, Pemprov Sumut Tekankan Pemanfaatan UHC dan Program Berobat Gratis

Sinyal Peringatan: Tuntut Evaluasi hingga Pencopotan Jabatan

Koalisi pemuda Langkat menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara murni masyarakat yang menjadi korban buruknya keandalan pasokan listrik. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan PLN, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Jika PLN tidak mampu memberikan jaminan bahwa blackout maupun kondisi listrik yang sering “byar pet” tidak akan terulang, serta tidak menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian warga, maka koalisi pemuda berkomitmen menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.

“Kami menuntut evaluasi total. Jika pimpinan PLN Langkat tidak mampu mengelola dan mengamankan pasokan listrik untuk rakyat Langkat, lebih baik mundur atau dicopot dari jabatannya. Langkat adalah kabupaten besar, jangan biarkan roda ekonominya mati total hanya karena ketidakbecusan manajerial,” pungkas Tigor Alfaridz.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN UP3 Langkat belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan ganti rugi maupun kritik keras yang disampaikan oleh aliansi pemuda tersebut. Masyarakat kini menunggu apakah PLN akan menunjukkan tanggung jawab moralnya atau tetap berlindung di balik regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. (Ay29)