Pendiri KBPP Polri Sumut Minta Kapolri Turun Tangan, Usulkan Perpanjangan Pendaftaran Calon Ketum
3 min read
MEDAN | Intipos.com— Pendiri Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sumatera Utara meminta Kapolri turun tangan untuk mendorong perpanjangan masa pendaftaran calon Ketua Umum KBPP Polri tingkat pusat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat para pengurus dan pendiri KBPP Polri Sumut yang digelar di Hotel Madani, Medan, Sabtu (18/4/2026) sore.
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Drs. Syaiful Syafri, MM, didampingi Ketua Resor Medan Riswandi Husin serta sejumlah Ketua Resor KBPP Polri dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Menurut Syaiful, hingga saat ini calon Ketua Umum KBPP Polri yang terdaftar baru satu orang, yakni Dr. Evita Nursanti. Kondisi itu dinilai terjadi karena waktu pendaftaran yang terlalu singkat, yakni hanya sekitar 10 hari, sehingga berpotensi melahirkan calon tunggal dan mengurangi semangat demokrasi dalam organisasi.
“Kami meminta Kapolri turun tangan agar waktu pendaftaran calon Ketua Umum diperpanjang. Jangan sampai Munas hanya melahirkan calon tunggal karena tahapan yang terlalu sempit. Organisasi sebesar KBPP Polri harus menjunjung tinggi demokrasi,” ujar Syaiful.
Ia menegaskan, KBPP Polri lahir dari semangat anak-anak anggota Polri dan purnawirawan Polri untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia keluarga besar Polri.
Di Sumatera Utara, organisasi ini disebut telah berdiri sejak 1 Maret 2000, sementara secara nasional pada 1 Maret 2003. Syaiful bersama Riswandi Husin mengaku menjadi bagian dari pendiri KBPP Polri Sumut serta mengikuti Munas KBPP Polri I dan IV.
Menurutnya, sejak awal ada empat tujuan utama pendirian KBPP Polri, yakni membangun sumber daya manusia anak Polri dan purnawirawan Polri, menciptakan lapangan kerja bagi keluarga besar Polri, membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta membela institusi Polri ketika menghadapi kritik dan tekanan publik.
Syaiful menyoroti situasi beberapa waktu terakhir ketika Polri menjadi sasaran kritik keras dari masyarakat, bahkan muncul wacana agar institusi kepolisian direformasi dan ditempatkan di bawah kementerian.
Dalam situasi itu, menurut dia, justru KBPP Polri Sumatera Utara yang aktif tampil membela institusi Polri melalui berbagai konferensi pers dan pernyataan terbuka.
“Ketika Polri dihujat dan muncul desakan agar Polri berada di bawah kementerian, kami di Sumut yang aktif bersuara membela agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya, di mana Ketua Umum dan pengurus pusat saat itu?” katanya.
Karena itu, pihaknya menolak jika Munas VI hanya menghadirkan calon tunggal Ketua Umum. Menurut mereka, hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat organisasi.
Selain itu, Syaiful juga menilai dalam lima tahun terakhir aktivitas organisasi di tingkat daerah, resor, hingga sektor mengalami stagnasi, khususnya di Sumatera Utara. Hal itu disebabkan minimnya konsolidasi dari pimpinan pusat ke daerah.
Ia membandingkan dengan kepengurusan sebelumnya yang dinilai lebih aktif dan terstruktur, seperti adanya pertemuan nasional bersama Dirbinmas se-Indonesia, rapat kerja nasional (Rakernas), hingga agenda ziarah rombongan setiap menjelang Hari Ulang Tahun KBPP Polri.
“Kami ingin KBPP Polri kembali hidup, solid, dan benar-benar menjadi rumah besar bagi anak-anak Polri. Jangan hanya aktif saat Munas, tetapi mati dalam pembinaan organisasi di daerah,” ujarnya. (01)
