Bola Soba Terbengkalai, Publik Pertanyakan Integritas Pemerintah dan APH

Bone | Intipos.com – Mangkraknya pembangunan situs budaya Bola Soba menjadi bukti nyata kegagalan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam menjaga dan menghormati warisan sejarah daerah. Proyek bernilai Rp 10,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Megah Jaya itu hingga kini terbengkalai tanpa kejelasan, seolah dana publik yang digelontorkan tidak memiliki arti dan pengawasan yang serius.

Alih-alih menjadi ikon kebudayaan dan kebanggaan masyarakat Bone, Bola Soba justru berubah menjadi simbol pembiaran, kelalaian, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Mangkraknya proyek ini memperlihatkan betapa pelestarian budaya hanya dijadikan jargon, bukan komitmen nyata yang dijalankan dengan tanggung jawab.

Lebih memprihatinkan lagi, mandeknya proyek bernilai miliaran rupiah ini tidak diiringi dengan langkah tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH). Hingga saat ini, tidak terlihat adanya proses hukum yang transparan maupun upaya serius untuk mengusut potensi penyimpangan penggunaan anggaran negara. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis dan lemahnya fungsi pengawasan.

Ketua Menyusuri Jejak Budaya (MJB), Riswan Rusandy, menegaskan bahwa mangkraknya pembangunan Bola Soba merupakan tamparan keras bagi marwah sejarah dan identitas masyarakat Bone.

“Bola Soba bukan proyek biasa. Ini adalah simbol sejarah dan identitas budaya masyarakat Bone. Ketika proyek senilai Rp 10,7 miliar dibiarkan mangkrak, itu menunjukkan adanya kelalaian serius, bahkan patut diduga ada masalah besar di baliknya. Pemerintah gagal menjaga amanah publik,” tegas Riswan.

Riswan juga menilai sikap APH yang terkesan diam sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

“Jika proyek dengan nilai sebesar ini bisa berhenti tanpa kejelasan dan tanpa konsekuensi hukum, maka publik berhak curiga. APH tidak boleh bersembunyi di balik alasan administrasi. Negara dirugikan, budaya diinjak-injak, dan hukum seolah tak bertaji,” tambahnya.

MJB secara tegas mendesak pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, dan APH untuk segera membuka seluruh data dan proses proyek kepada publik, serta mengambil langkah konkret, termasuk audit menyeluruh dan proses hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran. Jika tidak, mangkraknya Bola Soba akan tercatat sebagai monumen kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran dan melindungi warisan budaya daerah.

(Rustan)