Pengadaan Gagal di LPSE, Pemprov Sumut Tidak Lanjutkan Paket Sewa Pesawat Garuda untuk menyalakan Narapidana

DELISERDANG | Intipos.com – Proses pengadaan paket sewa pesawat komersil dengan kode 10165374000 yang tampil di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipastikan gagal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga tidak melanjutkan proses pengadaan paket tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, mewakili Pemprov Sumut, saat ditanya wartawan di sela rangkaian kegiatan Iduladha di Lubukpakam, Deliserdang, Jumat (6/6). “Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil) ternyata gagal dan tidak dilanjutkan,” kata Mulyono.

Sebagai tindak lanjut, Mulyono mengatakan, akan dilakukan kajian. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran Narkoba di wilayah Sumut.

“Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana penanganan aksi Narkoba di Sumatera Utara. Jadi kami akan melakukan kajian lebih lanjut,” ungkap Mulyono.

Sebelumnya beredar informasi di media, Pemprov Sumut Sewa Pesawat Garuda untuk memindahkankan pengganti narkoba dari LP Tanjunggusta ke Nusakambangan. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan menggunakan penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi menuai berbagai opini, dan dianggap tidak sejalan dengan efisiensi kebijakan yang tengah dilakukan Pemerintah. Menganggapnya, Mulyono menjelaskan bahwa pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.

“Sebelumnya tentu sudah melalui berbagai pertimbangan ya, dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda,” jelas Mulyono.

Mulyono juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat, soal efisiensi anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang.

“Kita dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Pemerintah. Semua program kegiatan, kami upayakan terlaksana seefisien mungkin, ” pungkas Mulyono. (RR)