Sumut Bersikap Sangat Hati-hati Laksanakan PTM -

Catatan Zulfikar Tanjung

(Pemred Intipos.com)

Intipos.com, Medan – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid 19 memang perlu dipertimbangkan untuk segera diberlakukan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Namun untuk merealisasikannya dibutuhkan persiapan matang dan menyeluruh.

Di Propinsi Sumatera Utara (Sumut), hingga saat ini (Sabtu 12/6/21) secara resmi PTM belum dibuka meski pada prinsipnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memahami bahwa PTM terbatas perlu diberlakukan, terindikasi dari komitmen beliau menggelar beberapa kali rapat terpadu membahas topik ini.

Hanya saja, kapan merealisasikannya memang dibutuhkan kajian dan pandangan matang berbagai pihak terutama para tokoh dan ahli, khususnya kesiapan bagi terjaminnya terlaksananya 5M secara baik, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas serta protokol kesehatan lainnya termasuk vaksinasi.

Sikap gubernur ini patut diberi apresiasi walau pun di lapangan memunculkan berbagai pendapat, sebagian setuju namun ada juga yang tidak sependapat. Tetapi yang jelas, sikap Gubsu ini menggambarkan kehati-hatian dari pucuk pimpinan propinsi ini dalam mengambil suatu keputusan.

Dari data dan fakta tergambar jelas bahwa Covid-19 belum berakhir. Hal ini dapat terlihat dari angka terkonfirmasi Covid yang terus berfluktuatif dan keterisian kamar isolasi.

Oleh karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut menekankan agar satuan pendidikan harus berhati-hati dengan persiapan yang matang sebagai syarat utama sebelum sekolah dibuka kembali.

Satuan Pendidikan harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 dan siswa, tenaga pendidik hingga keluarga tidak menjadi korban.

Jika kondisi sudah terkendali dan datanya melandai serta seluruh persyaratan sudah dapat dipenuhi oleh pelaksana satuan pendidikan, maka bukan tidak mungkin Pembelajaran Tatap Muka dibolehkan. Di sini memang perlu kematangan dan akurasi data.

Presiden melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan PTM harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kegiatan belajar mengajar yang semula dibatasi maksimal 50 persen diperketat menjadi hanya 25 persen.

Selain itu sekolah hanya boleh dilakukan maksimal dua jam setiap harinya dan tidak boleh lebih dari dua hari selama sepekan. Pilihan menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kemudian, semua guru sudah harus selesai divaksinasi.

Itulah sebabnya Gubernur Sumut sebagai kepala daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah telah memerintahkan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Provinsi Sumut, kabupaten dan kota untuk mendata secara menyeluruh cakupan vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan.

Vaksinasi Lengkap

Salah satu persyaratan utama PTM berdasarkan SKB Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021, adalah vaksinasi Covid-19 lengkap pendidik dan tenaga pendidik. Walau begitu orang tua atau wali pendidik berhak memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh.

Khusus di Kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumut menurut Wali Kota Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM ada lebih dari 20.000 guru dan vaksinasinya sudah mencapai 80 persen tetapi sebagian kecil belum tahap kedua. Wali Kota akan membuka vaksinasi massal untuk mempercepat ini, termasuk vaksinasi pelajar.

Sedangkan sekolah-sekolah di Kabupaten Deliserdang menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang Citra Effendi Capah telah menyiapkan sarana dan prasarana PTM terbatas. Vaksinasi guru Deliserdang juga sudah mencapai 82 persen dan berdasarkan survei mereka hampir mayoritas orang tua atau wali siswa setuju dilakukan PTM.

Meski dari beberapa kabupaten dan kota telah.menyatakan gambaran yang mengarah agar PTM Terbatas dilaksanakan namun Gubernur Sumut masih terus mengumpulkan indikator-indikator lainnya termasuk menggelar Diskusi Terpadu dengan beberapa ahli dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) terkait. Langkah ini diambil bertujuan agar Pemprov Sumut tidak salah dalam mengambil keputusan terkait PTM.

Pemprov Sumut telah mengumpulkan beberapa ahli antara lain dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumut, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Sumut, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dan lainnya.

Bagi Gubsu prosedur sekolah tatap muka harus jelas di setiap daerah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021. Selain itu, kondisi penyebaran Covid-19 daerah tersebut menjadi perhatian utama Pemprov memberikan izin sekolah tatap muka.

Pemprov Sumut merasa perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas. Tim khusus ini terdiri dari Dinas Pendidikan setiap daerah sebagai leading sector (sektor pemimpin) dan Dinas Kesehatan sebagai support sector (sektor pendukung).

Inke Nadia D Lubis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumut menilai pembukaan sekolah tatap muka di Sumut memiliki risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

“Risikonya cukup besar, mereka bisa menularkan ke orang tua dan guru yang sudah cukup tua atau yang masih bayi. Ini resikonya besar, belum lagi saat ini kita kasus Covid-19 sedang naik-naiknya,” kata Inke.

Pernyataan ahli ini patut menjadi pertimbangan sekaligus pihak kompeten memeriksa kesiapan fasilitas protokol kesehatan di setiap satuan pendidikan yang akan membuka pembelajaran tatap muka terbatas, serta memastikan seluruh satuan pendidikan yang akan membuka pembelajaran tatap muka terbatas telah memenuhi seluruh daftar periksa yang dipersyaratkan.

Kemudian, mempublikasikan hasil pendataan pemenuhan persyaratan pembelajaran tatap muka terbatas di setiap satuan pendidikan untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi para orang tua atau wali peserta didik untuk memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Serta mempercepat terpenuhinya ketersediaan fasilitas protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka terbatas di setiap satuan pendidikan.

Menunggu Stabil

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaifuddin mengatakan pihaknya saat ini masih mempersiapkan PTM terbatas di Sumut secara matang. “Gubernur masih menunggu keadaan Covid ini stabil, pak gubernur ini orang yang teliti, selalu merujuk pada sesuatu yang memang sudah teruji kebenarannya, tidak mau sembarang mengambil keputusan. Apalagi melakukan hal yang bersifat coba-coba, jangan sampai ketika sudah kita buka, nanti malah payah kita menutupnya,” ujar Syaifuddin.

Penjelasan Kadis ini patut digarisbawahi apalagi Pemprov Sumut sudah pernah melakukan simulasi belajar tatap muka melalui cabang- cabang Dinas Pendidikan, di mana setiap satu cabang dinas itu membuka dua sekolah. Berbagai persiapan sudah dilakukan, sehingga Diknas Sumut memberanikan untuk melakukan simulasi PTM. Namun setelah Lebaran, orang yang terpapar covid 19 relatif tinggi, karena itu tidak dilanjutkan lagi.

Begitu pun, pihak Diknas Sumut tetap terus melakukan persiapan untuk menggelar PTM terbatas terutama untuk vaksinasi tenaga pendidik di Sumut. Berdasarkan data dari 18 cabang Dinas Pendidikan Pemprov Sumut sekitar 60 persen tenaga pendidik sudah dilakukan vaksin. Pihak Diknas Sumut optimis di bulan Juli vaksinasi tenaga pendidik bisa mencapai 70 persen.

Anggota Dewan Riset Daerah sekaligus Akademisi USU dr Delyuzar menjelaskan bahwa saat ini penting mengoptimalkan kesiapan seluruh satuan pendidikan, mulai dari fasilitas kesehatan, pemeriksaan (swab), vaksinasi serta pengawasan selama pemberlakuan PTM tersebut. Bahkan hingga penataan ruangan yang harus sedikit terbuka (sirkulasi udara).

Meskipun diakui Delyuzar pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dibanding dengan sekolah jarak jauh (daring) yang dilakukan saat ini tetapi mengutamakan kesehatan anak didik sangat penting, mengingat kemungkinan interaksi yang terjadi tidak hanya di sekolah, namun sejak dari rumah bersama orangtua hingga kembali lagi ke rumah.

Bahkan katanya, wacana tentang rendahnya anak usia sekolah tertular Covid-19 tidak benar adanya. Sebab, anak yang berusia lebih rendah tetap dapat terpapar. Namun biasanya tidak disertai gejala sakit atau dengan kata lain, masuk kategori orang tanpa gejala (OTG).

Psikolog, Dr Desvi Yanti Mukhtar mengatakan bahwa untuk saat ini proses pembelajaran dilakukan secara daring adalah yang paling efektif. Karena, anak-anak akan terjaga kesehatannya, dan resiko tertular Covid-19 tidak tinggi. (ZULFIKAR TANJUNG dari Beberapa Sumber)