Sampah Tak Terangkut, Akibat Kurang Armada

INTIPOS | NABIRE – Volume sampah di dalam kota Nabire sangat tinggi namun kemampuan armada angkut per hari ke tempat penampungan akhir (TPA) sangat rendah, tidak mencapai separuh dari volume sampah per hari. Demikian seperti dikutip www.papuaposnabire.com, grup Siberindo.com.

Karena armada yang tersedia terbatas dengan jarak angkut yang jauh, jarak 70 km dari kota.

Menurut data Master Plann Sampah, produksi sampah di kota Nabire sebanyak 181,8 m3 per hari.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabuaten hanya mampu mengangkut 36 sampai 40 kubik per hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Onesimus Bonay di kantornya, Rabu (20/1), mengakui pihak hanya bisa mengangkut sekitar 40 persen dari produksi sampah per hari.

Kemampuan daya angkut sampah tidak mencapai 50 persen, belum sampai 50 persen dari produksi sampah per hari.

Oleh sebab itu, sampah masih saja tertumpuk di tempat penampungan sementara (TPS).

Bonay menilai tingginya volume sampah di kota Nabire sebagai dampak dari pertambahan penduduk dan pemukiman.

Volume sampah per hari tergantung pertumbuhan jumlah penduduk, apalagi Nabire ini merupakan pintu keluar masuk dari beberapa kabupaten tetangga sehingga volume sampah di kota ini cukup besar.

Ketika ditanya soal kendala DLH dalam masalah persampahan, mantan Kepala Puskesmas Samabusa ini mengatakan, armada yang tersedia terbatas dan jarak angkut yang jauh dengan kebutuhan bahan bakar juga tinggi.

Bonay mengungkap, armada yang dimiliki DLH Kabupaten Nabire sebanyak 6 unit terdiri dari 4 unit dumtruck dan 2 unit truk Amral.

Dengan 6 unit fasilitas pengangkut sampah tersebut, DLH hanya mampu mengangkut 36 – 40 persen dari volume sampah sebanyak 181,8 kubik per hari.

Ia menambahkan, dengan armada 6 unit kendaraan pengangkut sampah tersebut DLH mengantar sampah ke TPA Karadiri dengan jarak 70 km dari kota, pergi pulang sejauh 140 km sehari.

Ones menilai apabila pemerintah serius menangani sampah di kota Nabire, ploting dana sebesar Rp 5 milyar per tahun anggaran tidak cukup.

Karena, dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2,7 miliar hanya cukup untuk membayar tenaga honorer.

Sisanya, tidak cukup membiayai penanganan sampah di kota Nabire karena selain untuk biaya bahan bakar berupa solar, perawatan juga ada pengeluaran tak terduga seperti ketika ada kasus tabrakan atau sengkol kendaraan lain.

Oleh sebab itu, Kepala DLH ini mengusulkan Bupati bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengundang DLH bersama staf untuk mempresentasikan rencana dan kebutuhan anggaran penanganan sampah di daerah ini.

Presentasi tersebut juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire supaya dalam perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan DLH.

Dari pada hanya mengalokasikan dana tanpa memperhitungkan rencana dan kebutuhan DLH menangani persampahan di daerah ini. (Siberindo.co)