Refleksi Agus Fatoni: Buktikan Kepemimpinan Pj Gubsu Setara Gubernur Definitif (Bagian 1)

Oleh Ir Zulfikar Tanjung

Ketika Dr. Agus Fatoni, seorang pakar keuangan APBD dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, tiba-tiba diberi amanah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, banyak pihak yang terkejut dan informasi ini langsung membetot perhatian luas khlayak saat itu.

Pelantikan yang berlangsung pada 24 Juni 2024 itu membawa Fatoni ke tengah dinamika politik Sumut yang cukup panas menjelang Pilkada serentak. Dengan hanya lima bulan tersisa menuju pemilihan gubernur serta bupati dan walikota se-Sumut, semua mata tertuju padanya.

Tak hanya itu, tugas besar nasional berupa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 menambah berat tanggung jawabnya. Opini publik pun berkembang. Banyak yang mempertanyakan kemampuan Fatoni untuk mengelola provinsi yang sejak September 2023 tidak memiliki gubernur definitif.

Namun, dengan percaya diri dan mengerahkan kemampuan maksimal, Fatoni membuktikan bahwa dirinya mampu menjawab semua tantangan tersebut. Di bawah mottonya “Sumut Mantap dan Harmoni”, Fatoni berhasil membawa Sumut melewati masa transisi dengan stabilitas yang terjaga.

Salah satu tantangan awal yang dihadapi Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara adalah ketika beberapa staf inti dalam lingkaran kerjanya sedang menjalankan tugas tambahan sebagai Pj Walikota dan Pj Bupati. Di antara mereka adalah Dr. Moettaqien Hasrimi, SSTP, MSi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang selama ini mengatur agenda, komunikasi, dan protokol pimpinan. Moettaqien sedang menjabat Pj Walikota Tebingtinggi. Sementara itu, Ir. H. Ardan Noor, Kepala Badan Kesbangpol yang memiliki peran vital dalam menghadapi Pilkada serentak, sebagai Pj Bupati Padang Lawas.

Keputusan Fatoni untuk tetap memberdayakan pejabat eselon 2 ini sebagai pemimpin daerah strategis menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang penasaran apakah mereka mampu mengemban tanggung jawab ganda dengan baik. Namun, Fatoni yakin dengan kapasitas “kabinet” yang dikendalikannya di Pemprov Sumut. Hasilnya, para pejabat ini berhasil menjalankan tugas ganda mereka dengan baik, bahkan mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Mereka tidak hanya dianggap sebagai pejabat sementara, tetapi juga dipandang setara dengan kepala daerah definitif.

Dr. Moettaqien Hasrimi, misalnya, menunjukkan performa luar biasa sebagai Pj Walikota Tebingtinggi. Kinerja gemilangnya tidak hanya diakui secara lokal tetapi juga di tingkat nasional. Hasil evaluasi Kemendagri menempatkannya dalam jajaran Top 5 Pj Walikota terbaik se-Indonesia. Moettaqien kemudian dipromosikan naik eselon menjabat Kepala Satuan Pol PP Pemprovsu. Kesuksesan ini menjadi bukti bahwa Fatoni memiliki insting yang tajam dalam memberdayakan stafnya selaku pemimpin daerah.

Begitu pula dengan Ardan Noor. Dedikasi dan respon cepatnya dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat, termasuk saat bencana tanah longsor melanda Kecamatan Sosopan pada 27 November 2024, menuai apresiasi luas. Respons sigapnya memperlihatkan kepemimpinan yang solid dan teruji, menjadikannya sosok yang diakui setara dengan bupati definitif.

Keberhasilan Fatoni dalam memberdayakan pejabat-pejabat ini mencerminkan kebijakan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan kualitas. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Fatoni memiliki strategi jangka panjang dalam membangun kader birokrasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan, sehingga Sumatera Utara dapat terus bergerak maju dengan kepemimpinan yang solid di semua lini.

*Pjs KDH hingga Effendy Pohan*

Ketika masa kampanye Pilkada tiba dan para kepala daerah harus cuti, Fatoni kembali menunjukkan ketepatannya dalam memilih pejabat sementara (Pjs) bupati dan walikota. Semua berjalan lancar dan kondusif, menandakan keputusan-keputusan Fatoni efektif dalam menjaga kestabilan dan kelancaran pemerintahan di daerah.

Para Pjs Bupati dan Walikota yang dipilih oleh Agus Fatoni menunjukkan kinerja luar biasa, hingga mendapat pengakuan luas dari masyarakat dan dinilai setara dengan kepala daerah definitif.

Salah satu contohnya adalah Pjs Bupati Serdangbedagai, H. Parlindungan Pane, SH, MSi. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, Parlindungan Pane mendapatkan apresiasi dari Bupati Serdangbedagai, H. Darma Wijaya, yang menilai Pane berhasil memimpin daerah tersebut selama masa kampanye Pilkada. Pane, yang secara definitif menjabat sebagai Kadis PMD Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut, mampu menjaga stabilitas dan netralitas sambil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada. Hasilnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 60 persen, sebuah angka yang sangat memuaskan.

Prestasi serupa juga terlihat di berbagai daerah lain. Kepala Dinas PUPR Sumut, Muliyono, sukses sebagai Pjs Bupati Labuhanbatu Utara, sementara Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, menjalankan tugas dengan baik sebagai Pjs Bupati Labuhanbatu. Di Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menunjukkan performa tangguh sebagai Pjs Bupati. Naslindo Sirait, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, juga diakui masyarakat selama menjadi Pjs Bupati Pakpak Bharat.

Agustinus Panjaitan dari Dinas Perhubungan Sumut memimpin dengan solid sebagai Pjs Bupati Toba, sementara Juliadi Zurdani Harahap dari Biro Kesra Setda Sumut mendapat apresiasi sebagai Pjs Bupati Nias Utara. M. Ismael Parenus Sinaga, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, tampil menonjol sebagai Pjs Walikota Gunungsitoli, dan Yuliani Siregar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut juga sukses memimpin sebagai Pjs Bupati Nias.

Langkah Fatoni dalam memilih pejabat eselon 2 untuk memimpin daerah-daerah ini menunjukkan kepercayaannya terhadap kapasitas internal birokrasi. Fatoni tampaknya memahami bahwa kepemimpinan yang solid tidak selalu harus berasal dari luar, melainkan dapat dibentuk dari dalam melalui pembinaan dan penempatan yang tepat. Pendekatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi para pejabat yang berpotensi meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan memilih pejabat yang telah memahami dinamika birokrasi dan masyarakat lokal, Fatoni tidak hanya menjaga stabilitas pemerintahan daerah tetapi juga menciptakan kesinambungan dalam pelayanan publik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa strategi Fatoni dalam membangun kepemimpinan dari dalam birokrasi merupakan langkah efektif dan patut diapresiasi.

Terbaru, ketika Sekdaprov Sumut Arief S Trinogroho memasuki masa pension 1 Desember 2024 maka Fatoni kembali menunjukkan ketajamannya dalam mengambil keputusan. Dengan mantap dan gerak cepat Fatoni mengangkat Ir Muhammad Armand Effendy Pohan MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, menjadi Penjabat (Pj) Sekdaprovsu.

Pengangkatan Effendy Pohan yang pernah Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Staf Ahli Gubsu, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Badan Litbang dan sejumlah jabatan strategis di kabupaten diakui publik sebagai sosok yang berkompeten dan setara dengan sekda definitif. Bahkan, dalam satu kesempatan, kelompok massa yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubsu mengakui bahwa Effendy Pohan adalah representasi dari Pj Gubsu saat menerima aspirasi mereka.

*Setara Gubernur Definitif*

Kepemimpinan Agus Fatoni selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara tidak hanya membuktikan kapasitasnya sebagai pejabat sementara, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas yang setara dengan gubernur definitif. Fatoni telah mengubah persepsi publik dan menempatkan dirinya sebagai figur yang dihormati dan diakui mampu membawa Sumut ke arah yang lebih baik.

Penunjukan para pejabat hingga memilih Pj Sekdaprovsu itu merupakan langkah bijaksana dari Pj Gubernur Dr. Agus Fatoni. Penempatan ini bukan hanya menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembangunanSumut, tetapi juga menunjukkan kepedulian dalam memilih figur yang berpengalaman untuk jabatan-jabatan strategis. Mereka diharapkan mampu melaksanakan program-program unggulan Sumatera Utara dan menghadirkan stabilitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mencapai target pembangunan provinsi.

Bicara tentang keberhasilannya mengendalikan Sumut selaku tuan rumah PON XXI menjadi salah satu bukti nyata dari keberhasilan Fatoni. Pemberitaan di dalam dan luar negeri memuji suksesnya acara tersebut. Begitu pula Pilkada serentak, yang berlangsung aman dan tertib. Fatoni membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu menciptakan iklim yang kondusif di Sumatera Utara. *(BERSAMBUNG – Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*