Ranperda Lambang Daerah Ditolak, HPSI Temui Ketua DPRD Siantar

Kota Siantar  | Intipos.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lambang Daerah ditolak DPRD Kota Siantar untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Lambang Daerah Kota Siantar melalui sidang paripurna, Sabtu (21/10/2023).

Terkait ditolaknya Ranperda Lambang Daerah tersebut, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Harungguan Purba Simalungun Indonesia (HPSI) temui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Siantar, Timbul Marganda Lingga SH di ruangan kerjanya, Senin (23/10/2023).

Selain Timbul Lingga, hadir juga di ruangan kerja Ketua DPRD Kota Siantar, Ketua Fraksi Demokrat Ilhamsyah Sinaga (juga anggota Komisi I DPRD Siantar) dan Ketua Fraksi PDIP Suandi Apohman Sinaga.

Sementara dari HPSI, diantaranya, Ketua Harian DPP HPSI Gideoan Purba, Sekretaris Umum (Sekum) DPP HPSI Rohdian Purba MSi serta pengurus DPP HPSI lainnya, seperti Gregorius (Greg) Purba, Mopar Purba, Gunawan Purba, Ricardo Purba, Pardo Purba dan lainnya.

Pada pertemuan itu, Sekum DPP HPSI Rohdian Purba mempertanyakan alasan penolakan Ranperda Lambang Daerah oleh DPRD Kota Siantar.

Atas pertanyaan itu, secara bergantian, Timbul Lingga dan Ilhamsyah Sinaga menjelaskan hal yang membuat lembaga wakil rakyat menolak mensahkan Ranperda Lambang Daerah untuk menjadi Perda Lambang Daerah.

Kata Timbul Lingga, Ranperda yang diajukan Walikota Siantar ke DPRD Siantar tidak memenuhi syarat sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Papar Timbul Lingga, syarat yang tidak terpenuhi berupa hymne atau mars daerah yang tidak disertakan di dalam Ranperda. Padahal, sesuai PP Nomor 77 Tahun 2007, Perda Lambang Daerah harus memenuhi unsur logo, bendera, bendera jabatan, serta hymne atau mars.

“Tidak memenuhi syarat. Hymne atau mars tidak ada disertakan. Padahal itu harus ada. Karena di PP 77, (Perda Lambang Daerah) kalimatnya meliputi. Jadi harus ada keempatnya,” tandas Ilhamsyah Sinaga, menambahkan.

Selain tidak terpenuhinya syarat, tutur Ilhamsyah, terkait pembentukan Perda, Pemko Siantar juga belum menggelar publik hearing. “Jadi kami mintakan, agar publik hearing dilakukan juga,” ujar Ilhamsyah.

Terhadap penjelasan Ketua dan Anggota DPRD tersebut, HPSI dapat memahami penolakan yang dilakukan DPRD. Hanya saja, pinta Rohdian Purba, agar DPRD tetap membuka ruang pembahasan Ranperda Lambang Daerah, pada tahun ini.

Atas permintaan itu, Timbul Lingga menjelaskan, terhadap Ranperda yang telah ditolak, tidak dapat dibahas kembali di tahun yang sama (tahun 2023 ini).

“Di DPRD itukan tidak ada istilah ditangguhkan. Yang ada itu, (Ranperda) diterima atau ditolak. Jadi, karena ditolak, tidak bisa tahun ini dibahas lagi. Tapi, kalau Pemko cepat mengusulkannya, maka tahun depan (tahun 2024) bisa dibahas lagi,” kata Timbul Lingga.

Beranjak dari penjelasan itu, HPSI melalui Rohdian Purba meminta anggota DPRD Kota Siantar agar sering-sering mengingatkan Pemko Siantar untuk segera mengusulkan kembali Ranperda Lambang Daerah.

“Karena Perda itu penting, diharapkan anggota dewan, baik melalui moment sidang paripurna selanjutnya, maupun pada agenda rapat lainnya, supaya tetap mengingatkan Pemko Siantar untuk secepatnya mengusulkan kembali Ranperda Lambang Daerah,” katanya.

Kemudian, HPSI juga meminta DPRD, agar kembali menjadwalkan pembahasan Ranperda Lambang Daerah pada masa sidang paripurna pertama tahun 2024.

Menyikapi permintaan pembahasan Lambang Daerah pada masa sidang pertama tahun 2024, Ketua DPRD Siantar mengatakan, hal itu menjadi catatan baginya. “Iya ya. Catat ya,” ucap Timbul Lingga sembari mengingatkan Ilham Sinaga. (Srgh)