Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025

MEDAN | Intipos.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se-Sumut secara digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumut, Rabu (12/11/2024).

Sebagai informasi, anggaran belanja negara tahun 2025 di Sumut sebesar Rp63,24 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Belanja Pemerintah Pusat di Sumut sebesar Rp18,05 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp9,66 triliun, belanja barang Rp6,16 triliun, belanja modal Rp2,16 triliun serta belanja sosial Rp69,39 miliar.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) di Sumut sebesar Rp45,18 triliun, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 2,51 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp27,43 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1,97 triliun, DAK Non Fisik Rp8,47 triliun, insentif fiskal Rp210 miliar dan Dana Desa Rp4,57 triliun.

Pada kesempatan ini, Fatoni menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa fokus belanja pada APBN tahun 2025 difokuskan melalui pembuatan bidang pembangunan yang diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.

“Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan subsidi, serta perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih cepat sasaran dan berkeadilan. Sedangkan kepada kuasa penggunaan anggaran kepala satuan kerja di wilayah Sumatera Utara menyampaikan Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif,” jelas Fatoni.

Oleh karena itu, Fatoni mengatakan kebijakan di tahun 2025 diarahakan untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah kemudian pembangunan dan pembangunan sentra baru di daerah, mendorong pemerataan dan kesejahteraan. Dilanjutkan dengan perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan daya perpajakan lokal serta pengembangan pembiayaan inovatif.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan beserta pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi, yang akan menggerus lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital.

Disampaikan juga, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045, kualitas SDM harus ditingkatkan, kualitas modal manusia melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan mutu bagi anak sekolah harus menjadi prioritas utama.

“Kita akan mendorong transformasi ekonomi, yang salah satunya dicapai melalui penguatan kualitas SDM. Program makan begizi gratis bertujuan untuk meningkatkan inti anak sekolah memberdayakan UMKM dan kerakyatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi peningkatan gizi anak sekolah, serta mewujudkan SDM yang sehat dan produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Terkait dengan hal tersebut, disampaikan juga sejumlah instruksi Presiden Republik Indonesia, yakni anggaran pendidikan melalui beberapa lembaga kementerian dan transfer ke daerah harus ditinjau dan ditata kembali, khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana prasarana sekolah atau kampus dan untuk operasional sekolah.

Selanjutnya anggaran infrastruktur ditransfer ke daerah agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan terutama yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, konektivitas komunikasi dan lainnya.

“Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta kementerian antar lembaga harus saling bersinergi memperkuatkan. Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah siap bekerja keras menuju Indonesia emas menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPB Sumut Indra Soeparjanto mengatakan APBN merupakan instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan dan krisis. Peranan yang penting ini mengharuskan APBN terus menjaga kredibilitas dan keutuhannya agar tidak menjadi sumber masalah.

“APBN tahun 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh dengan geopolitik,” katanya.

Dia mengatakan perekonomian Sumut tumbuh sebesar 5,20% pada triwulan III tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,92%. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tirwulan III tahun 2024 berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar. Sementara itu, angka inflasi Sumut tahun 2024 mencapai 1,49%, lebih rendah dari nasional 1,5%.

“Dengan tercapainya perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga tahun 2024, maka Sumatera Utara mampu melakukan akselarasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi,” tutupnya. (RR)