Pj Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Zoom Meeting
2 min read
KOTA JANTHO | INTIPOS.COM – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP MM didampingi Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi MSI mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Lantai III Setdakab Aceh Besar, Senin (20/2/2023).Hadir dalam kesempatan itu, unsur Forkopimda, pejabat TNI, Polri, Kepala OPD terkait, dan pejabat BPS Aceh Besar.
Mendagri Prof Muhammad Tito Karnavian, P.hD kembali mengajak semua kepala daerah di Indonesia untuk selalu proaktif dalam penanganan inflasi daerah, sehingga gerak laju ekonomi di setiap provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia akan semakin bergairah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
baca juga : Pemkab Asahan Capai 88,2 Persen di Hari ke-6 Sub PIN Polio
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang juga dihadiri oleh pejabat Badan Pangan Nasional, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia tersebut, ikut dibahas berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah yang telah dilaksanakan selama ini.
Forum itu kembali menegaskan, seluruh Pimpinan Daerah di Indonesia agar tetap memprioritaskan enam upaya taktis dan terukur dalam Pengendalian Inflasi Daerah.
Meliputi, pelaksanaan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, terutama yang menyangut kebutuhan pangan masyarakat, agar tidak menahan barang, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), serta memberikan dukungan transportasi dari APBK untuk kelancaran distribusi dan pasokan antardaerah yang terlibat kerjasama.
Forum Rakor Pengendalian Inflasi ini juga ikut mengusulkan Satgas Ketersediaan dan Stabilitas Pangan di Daerah yang akan bertugas untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP) di daerah masing-masing.
Satgas ini terdiri dari unsur OPD, TNI, Polri, dan Perum Bulog Wilayah. Struktur Satgas dapat mengacu pada Satgas Ketahanan Pangan Daerah yang sebelumnya pernah dibentuk dalam rangka memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan selama masa pandemi Covid-19. (RED)
