Perbaikan Tata Kelola Sampah di Pelabuhan Solusi untuk Kurangi Kebocoran Sampah Plastik ke Laut

Jakarta | Intipos.com – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia sungguh luar biasa, namun, polusi sampah, terutama plastik yang mencemari laut mengancam keanekaragaman hayati di laut Indonesia.

Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau “United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 kilometer persegi (km²).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada semester 2/2022 tercatat sebesar US$3,57 miliar, naik 18,16% dibanding periode tahun sebelumnya.

Terus meningkatnya nilai ekspor produk perikanan Indonesia membuktikan bahwa sebetulnya perairan yang luas tidak kalah berharga dibanding dengan daratan jika dipandang dari sisi ekonomi. Banyak “harta karun” tersimpan di dalam birunya laut yang menanti untuk digali.

Sayangnya, di dalam perairan itu bukan hanya ikan-ikan yang berkeliaran, melainkan sampah-sampah yang berserakan, dan yang lebih mengerikan adalah sampah “mikroplastik” dikonsumsi ikan, yang akhirnya dikonsumsi manusia.

Penuhnya lautan Indonesia dengan sampah dan unsur berbahaya tentu saja mengancam ekosistem laut—yang terdiri dari unsur biotik dan abiotik.

Lautan ikan yang menjadi lautan sampah terjadi karena pesatnya penggunaan kemasan sekali pakai serta sistem pengelolaan sampah di darat yang tidak efektif dan terkendali bertahun-tahun lamanya secara terus-menerus.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, mengatakan bahwa timbunan sampah Indonesia mencapai 25,6 juta ton/tahun.

Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per 16 Juni 2022 dari 207 kabupaten dan kota pada tahun 2021. Dari sistem tersebut juga diketahui bahwa komposisi sampah tertinggi, sebesar 29,5 persen berasal dari sampah sisa makanan dan tertinggi kedua 15,4 persen adalah plastik.

“Kita tahu bahwa sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut,” kata Nyoman.

Ia menambahkan, KKP pernah menemukan paus yang terdampar di Wakatobi dengan saluran pencernaan yang penuh dengan sampah laut hingga mencapai berat 5,9 kilogram.

“Sampah di dalam perut ikan paus tersebut terdiri atas sampah gelas plastik 750 gram (115 buah), plastik keras 140 gram (19 buah), botol plastik 150 gram (4 buah), kantong plastik 260 gram (25 buah), serpihan kayu 740 gram (6 potong), sandal jepit 270 gram (2 buah), karung nilon 200 gram (1 potong), tali rafia 3.260 gram (lebih dari 1000 potong). Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan untuk menangani sampah laut, terutama untuk mengurangi polusi plastik di lautan,” kata Nyoman.

Dalam menanggulangi sampah plastik, dikatakan Nyoman, Indonesia memiliki komitmen kuat mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut hingga 70 persen pada 2025. Dalam Perpres No. 85/2018, bahkan kebocoran tersebut ditargetkan untuk bisa mendekati nol pada 2040 melalui Rencana Aksi Nasional Sampah Laut 2018-2025.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh. Abdi Suhufan pernah mengatakan bahwa pengelolaan sampah laut dan pesisir merupakan persoalan global yang banyak disorot belakangan ini. Tak terkecuali di Indonesia, salah satu negara yang disebut memiliki pengelolaan sampah paling buruk dan berkontribusi besar terhadap pencemaran laut.

DFW Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi dan konsorsium terbuka yang menghimpun institusi, maupun individu yang peduli terhadap praktek destructive fishing (DF) atau kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRaL), alias merusak.

Lembaga ini juga aktif mengampanyekan pengentasan kemiskinan di daerah pesisir dan edukasi terkait adaptasi perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia.

DFW Indonesia, bersama proyek ‘Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter’, yang dilaksanakan oleh GIZ, melaksanakan beberapa kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam setahun terakhir.

DFW, bersama GIZ, menyediakan data dan informasi mengenai pengelolaan sampah, khususnya plastik di kawasan pelabuhan perikanan dan sekitarnya; kedua, mereka mengoptimalisasi sistem pengelolaan sampah melalui penguatan kapasitas instansi dan kerja sama para pihak dan ketiga, meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang sampah plastik di laut serta pengelolaannya untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

Menurut DFW, persoalan sampah laut tak bisa lepas dari kegiatan penangkapan ikan yang berpusat di pelabuhan. Oleh karenanya, pengurangan sampah di laut dimulai dari perbaikan tata kelola sampah di pelabuhan.

PPP Tegalsari dipilih sebagai lokasi pilot project atas beberapa pertimbangan, diantaranya kondisi over capacity di pelabuhan tersebut, yang harus menampung kapal di atas 30 gross tonnage (GT) sebanyak lebih dari 1.000 unit.

Selain itu, ada banyak tenaga kerja (sekitar 15.000 orang) yang terlibat di industri pengolahan hasil ikan, dan karena banyak tangkapan hasil ikannya, sampah yang dihasilkan PPP Tegalsari juga cukup banyak.

DFW pernah melakukan studi yang menunjukkan timbunan sampah yang dihasilkan di PPP Tegalsari mencapai 2,2 ton per hari di mana 80 persen di antaranya merupakan sampah organik dan sisanya (20 persen) anorganik. Ada juga sampah dari sisa perbekalan kapal, yang mencapai puluhan kilogram per trip, termasuk bahan penyedap rasa,snack, mie instan, sisa kecap, sambal dan lainnya.
Pemerintah Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah, melalui project Rethinking Plastics, diharapkan dapat bersinergi dengan otoritas di pelabuhan untuk mendukung penanganan dan pengurangan sampah berkelanjutan.

Pihak-pihak lain seperti bank sampah, tempat pembuangan sampah terpadu (TPST), teknologi recycling sampah (TPS) reduce, reuse, reclycle (3R), pemulung, masyarakat lingkungan, dan lain-lain diharapkan dapat turut serta memberikan pemahaman kepada para produsen sampah di pelabuhan.

Selama pelaksanaan proyek, DFW berhasil mencakup lebih dari 1.000 unit kapal penangkap ikan, dengan sebagian besar ukuran di atas 30 GT dan memberdayakan sebanyak 14.953 tenaga kerja.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran publik dalam pengelolaan sampah, DFW juga melakukan kegiatan kampanye aksi edukasi untuk mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain kegiatan aksi bersih pelabuhan melibatkan 300 relawan dari berbagai instansi dan mengumpulkan (±) 3 ton total sampah di kawasan pelabuhan serta pembuatan mural di titik konsentrasi nelayan.

Memang upaya mengatasi darurat sampah laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu terungkap dalam laporan berjudul Economic Impacts of Marine Litter yang disusun oleh John Mout, Rebeca Lopez Lozano, dan Hannah Bateson dari Kimo International, jaringan pemerintah daerah peduli lingkungan yang didirikan di Denmark pada 1990, pada September 2010.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sampah laut, terdiri dari barang-barang yang dibuat dan digunakan oleh manusia dan dengan sengaja atau pun tidak dibuang ke laut atau sungai atau di pantai, menimbulkan banyak ancaman bagi lingkungan laut. Kapal penangkap ikan bakal tak produktif karena semakin terbatasnya ikan yang bisa ditangkap, baling-balingnya bisa rusak karena tersangkut, dan fakta lain yang merugikan nelayan.

Karena itu, pemerintah Inggris sampai menghabiskan sekitar €18 juta setiap tahunnya untuk membuang sampah pantai, naik 37% selama 10 tahun terakhir. Demikian juga kota di Belanda dan Belgia harus mengeluarkan sekitar €10,4 juta per tahun untuk mengatasi persoalan sampah laut.

Kota-kota di Eropa itu bukan hanya memikirkan ancaman ekosistem di dalam laut, melainkan potensi kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata jika pantainya dipenuhi sampah.

Proyek DFW Indonesia bersama EU dan Rethinking Plastics Indonesia di PPP Tegalsari, Kota Tegal, diharapkan dapat menjadi jalan untuk memutus kerugian ekonomi akibat sampah laut di Indonesia atau perairan global mana pun. mengerem penggunaan kemasan di darat dan meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan untuk mengelola sampah sejak dini seperti yang dilakukan.

Tentang Rethinking Plastics

’Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter’ mendukung transisi menuju ekonomi sirkular untuk plastik guna mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut dan juga sampah laut.

Gerakan ini didasarkan pada kerja sama antara Uni Eropa (UE) dan tujuh negara di Asia Timur dan Tenggara dan selaras dengan upaya dan inisiatif regional dan nasional untuk mengurangi sampah plastik laut. Bersama dengan mitranya, proyek ini bekerja untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik, mendorong konsumsi dan produksi plastik yang berkelanjutan serta mengurangi sampah dari sumber-sumber berbasis laut dan memperkuat pengadaan publik hijau.

Dialog dan belajar dari pengalaman dan contoh kebijakan, praktik, dan pendekatan inovatif adalah kunci untuk ‘Rethinking Plastics’.

‘Rethinking Plastics’ memberikan saran, mempromosikan pertukaran dan berbagi praktik terbaik, mengimplementasikan kegiatan dan mendukung lebih dari 20 proyek percontohan di Cina, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk menguji dan menyebarluaskan pendekatan baru atau praktik terbaik kelas atas. Pertukaran pengetahuan dibina, misalnya, melalui dialog kebijakan, lokakarya dan konferensi, webinar dan kegiatan peningkatan kesadaran tentang pengurangan plastik.

Proyek ini didanai bersama oleh Uni Eropa dan Republik Federal Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Ini dilaksanakan bersama oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Expertise France (01 – Foto repro mongabay.co.id)