Penurunan Prevalensi Stunting Jabar Melebihi Nasional pada 2021-2022
2 min read
Penurunan Prevalensi Stunting Jabar Melebihi Nasional pada 2021-2022
Kota Bandung | Intipos.com – Penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat pada 2021-2022 melebihi angka penurunan prevalensi stunting secara nasional pada periode yang sama. Penurunan angka prevalensi stunting Jabar pada periode tersebut mencapai lebih dari 4 persen, sedangkan nasional lebih dari 2 persen.
Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, capaian tersebut berkat kolaborasi seluruh stakeholders di Jabar, dan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke depannya.
“Pada periode tersebut sebelumnya angka stunting di Jabar 24 persen lebih, dan berhasil diturunkan 4 persen lebih menjadi 20 persen,” kata Dodo, dalam acara Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Jabar Tahun 2024 di Bandung, Kamis (29/02/2024).
Menurut Dodo, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya dan berinovasi untuk menurunkan prevalensi stunting. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak pun akan terus diperkuat.
“Tentunya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita berinovasi terus di antaranya kerja sama dengan BAZNAS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Demikian juga dengan perguruan tinggi yang ada di Jabar,” kata Dodo.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso mengapresiasi kinerja semua pihak di Jabar yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting melebihi angka nasional.
“Tentu tidak berhenti di sini, tetapi harus berlanjut terus kerja, kita menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Bahkan target di Jabar sendiri sampai ke angka 13 persen,” ucap Teguh.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fajar Sentosa berharap kolaborasi dan inovasi terus ditingkatkan antara BKKBN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Menurunkan angka stunting dari 20 persen ke 14 persen itu bukan kerja biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Karenanya, kolaborasi dengan dinas-dinas dan pemerintah kabupaten/kota juga harus ditingkatkan. Itu yang akan kita kerjakan ke depan,” pungkasnya.(Tsi)
