Pengaduan Masyarakat mengenai Bangunan tanpa PBG, Komisi 4 DPRD Kota Medan gelar RDP

MEDAN | Intipos.com – Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan masyarakat mengenai bangunan tanpa PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), Selasa (11/02/2025).

RDP ini dipimpin langsung Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, bersama Wakil Ketua Komisi 4, Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P., dan dihadiri Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan.

RDP ini membahas permasalahan-permasalahan PBG, diantaranya terkait pengaduan masyarakat melalui media mengenai bangunan Mini Soccer di Jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor, Bangunan Mawar Bakery di Jalan Karya Jaya Kecamatan Medan Johor, bangunan di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat, bangunan di Jalan Pasar 1 Kecamatan Medan Marelan, bangunan di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Medan Sunggal, dan bangunan di Jalan Pukat II Kecamatan Medan Tembung,

RDP ini merupakan salah satu tugas dan fungsi pengawasan Komisi 4 DPRD Kota Medan di bidang infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, Komisi 4 DPRD Kota Medan menyoroti masih banyak permasalahan terkait PBG yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, khususnya permasalahan ketidaksinkronan antara dokumen administrasi dengan kondisi bangunan di lapangan. Oleh sebab itu, Komisi 4 DPRD Kota Medan mengimbau Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait untuk tidak mempersulit pengurusan PBG, agar masyarakat Kota Medan dapat dengan nyaman mendirikan rumah dan bangunan, mengingat PBG dan PBB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Medan. Selain itu, Komisi 4 DPRD Kota Medan juga mengimbau kepada warga/pemilik bangunan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku, dan segera mengurus PBG sesuai dengan kondisi bangunannya.

Selain itu, Komisi 4 DPRD Kota Medan juga melaksanakan RDP atas pengaduan masyarakat dan Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup terkait permasalahan bangunan Perumahan City View di Jalan Komodor Muda Adi Sucipto, Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia yang bermasalah PBGnya.

Turut hadir dalam rapat ini OPD terkait yakni, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Camat dan Lurah lokasi setempat, pemilik bangunan, serta warga yang bersangkutan. (01)