Musrenbang Provinsi Jateng, Menerima 27.808 Usulan Masyarakat

Semarang | Intipos.com –  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Taken Anggaran 2022 digelar secara virtual. Meski begitu, antusiasme masyarakat Jateng untuk memberikan masukan terkait perencanaan Pembangunan Daerah cukup tinggi.

Tercatat hingga saat ini, terdapat 27.808 Usulan Perencanaan Pembangunan dari masyarakat yang masuk di Website resmi Pemprov Jateng. Sedangkan total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat tersebut sebesar Rp31,7 triliun. Hal itu disampaikan Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo saat scary  Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD Tahun Anggaran 2022, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (14/4/2021).

“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp 8,2 Triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp 8,4 Triliun, Pokir DPRD Rp 4,5 Triliun, Musrenbang Desa Rp 43,1 Miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran sebesar Rp 31,7 triliun,” kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo.

Masukan itu, lanjut dia, dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4/2021) besok.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Terbukti, meski daring namun antusias masyarakat tetap tinggi.

“Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal di ranah Politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terima kasih DPRD Jateng ikut hadir,” kata Ganjar.

Diterangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan Daerah.

“Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD,” terangnya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verifikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.

“Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan,” pungkasnya.

Selain Musrenbang, dalam acara itu juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Bupati/Wali Kota. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Bupati/Wali Kota, di antaranya Hendrar Prihadi, Gibran Rakabuming Raka, M Nur Aziz, dan sejumlah Bupati lainnya.

Untuk kategori Kabupaten, juara pertama pembangunan daerah diraih oleh Kabupaten Pati, diikuti Banyumas dan Pekalongan di posisi dua dan tiga. Sementara untuk tingkat Kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik, disusul Kota Surakarta dan Kota Magelang. (HJ/KYD)

Baca juga : https://siberindo.co/14/04/2021/petugas-bandara-kualanamu-gagalkan-penyelundupan-sabu/