KPI Gelar Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Siaran Digital
2 min readIntipos.com | Sumut – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) kembali menyelenggarakan Sosialisasi dan Publikasi bertajuk “Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital” untuk wilayah Sumatera Utara, Rabu (25/11/2020) secara virtual dari Bogor, Jawa Barat.
Sosialisasi ini telah berlangsung di sejumlah tempat dan dilakukan secara estafet ini untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyambut era siaran digital pada 2022 mendatang.
Pada kegiatan sosilisasi ini diisi beberapa narasumber yaitu Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Viada Hafidz, anggota Komisi 1 DPR RI Junico BP Siahaan, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner KPI Pusat Nunung Rodiyah, Dirut TVRI Iman Brotoseno, Koordinator Subdit Layanan Televisi Kominfo Sukamto. Acara ini pun di pandu langsung oleh Ketua KPID Sumut Mutia Atiqah.
Baca juga : Edy Rahmayadi Terima DIPA dan TKDD Tahun 2021
Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, selama ini wilayah perbatasan antar negara yang menjadi beranda negara, kesulitan mendapatkan informasi dari televisi teresterial Indonesia.
“Mereka memenuhi kebutuhannya melalui informasi yang tersedia dari siaran luar negeri,” ujar Mulyo Hadi.
Lantaran sering menonton siaran televisi negara tetangga, tak heran jika bahasa Malaysia dan mata uang ringgit jauh lebih populer di sana. Dengan digitalisasi penyiaran yang akan dimulai pada 2020, diharapkan kondisi seperti itu dapat ditanggulangi.
Baca juga : https://siberindo.co/25/11/2020/angka-pelanggaran-prokes-turun-sosialisasi-covid-19-dituntut-kreatif/
“Sehingga kita dapat menjaga Indonesia dengan sebenar-benarnya. Bukan saja dalam tataran ekonomi, tapi yang jauh lebih penting juga menjaga negeri ini dalam tataran budaya,” ujar Mulyo Hadi.
Keluhan lain yang dialami masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal dan perbatasan ialah masih banyak wilayah blank spot.
“Kami sangat berharap dan yakin bahwa BAKTI dan Kominfo berkomitmen membantu wilayah tersebut yang selama ini tidak dilirik oleh pengelola televisi,” ujarnya.
Tiadanya televisi yang terlibat di wilayah blank spot karena secara ekonomi wilayah itu tidak cukup menarik dan tidak cukup potensial, sehingga kemudian dilewatkan oleh televisi dalam pendirian tower antena.
KPI juga berharap dengan digitalisasi serta konsep yang diusung BAKTI dan Kominfo dapat menempatkan pemancar dan penguat antena televisi teresterial di BTS (base transceiver station) di wilayah blank spot. Hal ini akan semakin memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. (Intipos/Red)