Kebijakan Pendapatan Daerah, Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Gubsu Edy Tinggi
2 min read
Medan || Intipos.com __ Dalam kebijakan pengendalian pendapatan termasuk pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi sampai saat ini cukup tinggi dan prospektif.
Sejumlah pengamat sosial ekonomi dan kemasyarakatan Sumut mengakui hal itu ketika ditanya wartawan secara terpisah di beberapa daerah, Senin (4/7/2022) seraya berharap pada tahun ke empat kepemimpinannya periode pertama ini Edy Rahmayadi terus memperkokoh ‘trust’ tersebut.
“Secara umum kepemimpinan Pak Edy yang tegas dan taat azas dalam mengambil kebijakan pengendalian anggaran pendapatan daerah ini membuat sistem ini dirasakan kondusif dan terkendali. Hasilnya juga kelihatan,” ujar pengamat ekonomi Lifia Tan.
BACA JUGA: Polsek Kualuh Hulu Operasi Penertiban, Hasilnya Ratusan Petasan Disita
Kebijakan Gubsu yang selalu diambilnya dengan dilandasi ketentuan dan peraturan yang ada lanjutnya membuat masyarakat percaya apa pun kebijakan pendapatan yang diambil Gubsu Edy muaranya adalah demi rakyat.
Baik Lifia maupan sejumlah pengamat lainnya berharap kebijakan tersebut harus diikuti secara konsekuen pula oleh aparatur pelaksana dalam penjabarannya.
Mereka optimis Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Achmad Fadly SSos MSP dapat menjabarkannya dalam pelaksanaan di lapangan.
Kinerja kebijakan pendapatan daerah di bawah kendali Gubsu Edy Rahmayadi tersebut juga tergambar dalam asesmen keuangan daerah Bank Indonesia (BI) daerah ini yang direlis pihak BI pada Mei 2022 lalu yang mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat.
BACA JUGA: Pasangan Kekasih dan Pria Ini Ditangkap di Siantar
Di BI tercatat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2022 mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2022 sebesar 15,87 % dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2021 sebesar 15,21%, yang berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2022 juga mengalami peningkatan didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja modal dan belanja transfer seiring dengan keseriusan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatnya subsidi energi dan subsidi untuk stabilisasi harga pangan seiring dengan kenaikan harga komoditas.
BACA JUGA: Jaga Adik Tidur di Ayunan, Pelajar SD Tewas Disambar Petir
Lebih lanjut, sejalan dengan penurunan pagu anggaran dan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2022 terkontraksi hingga -3,62% (yoy) dari tahun 2021.
Selain itu, realisasinya juga masih terbatas sebesar 14,37 % pada triwulan I-2022, lebih rendah dibandingkan triwulan I-2021 sebesar 15,72 %.
Penurunan realisasi belanja APBN di Sumatera Utara terjadi pada seluruh komponen belanja kecuali belanja operasi lainnya.
Hal ini sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan program pemberdayaan dan perlindungan sosial, yang merupakan bagian dari pos belanja bantuan sosial pada komponen belanja operasi lainnya. (01)
