Edy Rahmayadi Sebut WTP 9 Kali Berturut-turut Berkat Dukungan Masyarakat Sumut

Medan | Intipos.com – Menjelang akhir jabatan periode pertama paruh akhir tahun nanti, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mempersembahkan prestasi terbilang luar biasa bagi Sumut, yakni 9 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Ketika ditanya hal ini di rumah dinasnya di Jalan Sudirman 41 Medan, Jumat (26/5/23) Gubsu dengan rendah hati menyatakan keberhasilan ini merupakan kerja bersama semua komponen khususnya masyarakat Sumut.

“Terima kasih kepada semua. Ini bukan kerja saya pribadi melainkan kebersamaan terutama masyarakat Sumut yang ikut berperan menjaga kondusifitas Sumut sehingga program pemerintah bisa berjalan,” ujar Gubsu.

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sebagai opini terbaik dari BPK-RI bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK- RI Perwakilan Sumut pada sidang paripurna DPRD Sumut Jumat 26 Mei 2023.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dr Ismael P Sinaga mengemukakan capaian prestasi pengelolaan keuangan ini, tidak hanya menjadi sebuah simbolik tentang tata Kelola keuangan yang telah dilakukan oleh Pemprovsu sejak 2014 sampai 2022 saja, namun bentuk komitmen Pemerintah Provinsi kepada rakyat Sumut bahwa Pemprovsu akan memberikan pelayanan terbaik pada semua sektor serta melaksanakan pembangunan sesuai prioritas utama.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 oleh BPK-RI, dilakukakan dengan integritas, independensi serta profesional, tidak hanya pada saat audit laporan ini saja, termasuk juga sejak audit interim yang dilakukan sebelumnya.

Gubernur menyampaikan “Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya maksimal dalam menjalankan kemitraan kepemerintahan bersama. BPK-RI tidak hanya sebagai pemeriksa ekternal saja bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lebih dari itu, kemitraan profesional ini dibangun dan dijaga pada setiap tingkat struktural pemerintahan,” katanya.

Kebanggaan capaian ini tentu bukan kerja sesaat dan mudah, namun penuh perjuangan, kerja keras tanpa lelah, kerja ikhlas, kerja sama tim sebagai satu kesatuan yang utuh, kejujuran, keterbukaan, keberanian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta pengorbanan waktu, tenaga dan pemikiran yang luar biasa dari seluruh komponen pemerintahan, termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah mengawal, memandu dan mengawasi arah pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama ini.

Kata Ismael posisi keuangan yang berimbang penting artinya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membiayai berbagai kegiatan program pembangunan dalam rangka pemerataan dan laju pertumbuhan daerah yang seimbang dan sesuai dengan kemampuan keuangan.

Selama Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp 12.459.352.172.672,00 dan terealisasi Rp 12.594.412.688.861,51 atau terdapat peningkatan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar 101,08 persen.

Pendapatan terbesar diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah sekitar 7,26 Triliun Rupiah, melebihi dari pendapatan transfer oleh pemerintah pusat sekitar 5,09 Triliun Rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dan berusaha meningkatkan kemandirian keuangan sebagai modal pembangunan, tanpa mengabaikan kebutuhan pendanaan oleh pemerintah pusat tentunya.

Sedangkan pada sektor belanja Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan sebesar Rp.13.395.006.196.440,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.509.062.821.349,16 atau terealisasi sebesar 93,39 %, angka ini menunjukkan normalisasi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh 83 penghargaan dari kementerian dan lembaga atas keberhasilan pencapaian target pembangunan, dengan berhasilnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertahankan opini WTP LKPD Tahun 2022, maka pencapaian ini bertambah menjadi 84 dan penghargaan terhadap 22 indikator tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah provinsi sumatera utara mencatatkan sejarah baru, berada pada posisi nomor 1 sampai dengan 5, baik di tingkat regional maupun nasional

Capaian WTP ini patut diapresiasi oleh semua pihak sebagai budaya pengelolaan keuangan yang baik untuk terciptanya Good Government dan Clean Governance di Sumut demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, aman dan bermartabat. (01)