DPRD Medan Soroti Penanganan Banjir Kota Medan
2 min read
Penanganan banjir di kota Medan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Medan Hendra DS
Medan | intipos.com – Penanganan banjir di kota Medan mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Medan yang intinya berharap agar ada upaya yang lebih konkrit dan sistematis sehingga permasalahan ini bisa diatasi secara signifikan.
Anggota DPRD Medan Hendra DS yang juga Ketua Fraksi Gabungan (Hanura, PSI dan PPP) DPRD Medan mengemukakan hal itu menjawab wartawan di Gedung DPRD Medan kemarin.
Lebih lanjut Hendra DS mengemukakan tentang penanganan banjir Kota Medan, berdasarkan analisis dan kajian anggota DPRD Medan fraksi Hanura, PSI dan PPP ada beberapa yang menjadi faktor diantaranya luapan air sungai, drainase yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.
Untuk itulah kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani hal tersebut, termasuk mengelola sampah serta menjaga lingkungan.
Inilah yang menurut kami harus dilakukan Pemko Medan untuk permasalahan banjir.
Selain itu Hendra juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sudah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024.
Lanjut Hendra bahwa Fraksi Hanura, PSI PPP, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, hal itu dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen.
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Atas dasar itu, kami Fraksi Hanura PSI PPP berpendapat bahwa dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM berbasis teknologi tepat guna perlu ditingkatkan.
Hendra pun merasa yakin bahwa kita semua memiliki semangat sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada era digital saat ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat semakin sejahtera.(01)
