Dipimpin Bobby Nasution, Raker Komwil I Apeksi Hasilkan 13 Rekomendasi untuk Pusat
2 min read
Raker Komwil I Apeksi Hasilkan 13 Rekomendasi untuk Pusat
Medan | intipos.com – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2023 yang dipimpin Wali Kota Medan Bobby Nasution menghasilkan 13 rekomendasi untuk Pemerintah Pusat. Selain memperjuangkan kebijakan keuangan salah satunya memperjelas pembagian kewajiban Pemerintah Kota dalam pendanaan Pemilu, Komwil I Apeksi juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi terhadap keberlangsungan tenaga honorer.
Raker Komwil I Apeksi yang diikuti 24 Wali Kota dari 5 Provinsi yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau ini berlangsung di Marriot Harbour hotel, Kota Batam, Kepulauan Riau dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2023. Pertemuan yang mengangkat tema “bersinergi untuk peningkatan Investasi dan Pengendalian Inflasi” ini dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto.
Selain dihadiri Bobby Nasution yang juga Ketua Komwil I Apeksi, Raker ini juga dihadiri Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Ketua Komwil I Apeksi (Wali Kota Solok Zul Elfian Umar, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma SIP, Wali Kota Binjai Amir Hamzah) dan 19 Wali Kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi.
Adapun hasil rekomendasi atas kesepakatan bersama Pemerintah Kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi adalah :
-Apeksi perlu membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam satu Nota Kesepakatan dimana untuk teknis kelanjutan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara masing-masing Pemerintah Kota. Nota Kesepakatan ini untuk percepatan pelaksanaan smart city dan untuk tujuan pemasaran produk unggulan dan untuk program-program lain yang berkembang.
-Apeksi merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mendelegasikan penanganan banjir/sungai dan infrastuktur jalan nasional dan Provinsi yang merupakan kewenangan Pusat / Provinsi agar diberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk perbaikan atau disertai dengan pengalihan anggaran ke daerah.
– Apeksi merekomendasikan agar Pemerintah Kota mendapatkan akses terhadap data masyarakat miskin dalam DTKS dan PBI, data BPS, dan data hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, stunting dan lainnya mengingat data Regsosek pun hingga kini belum dapat diakses serta integrasi data Pemerintah Kota dengan BPS.
-Apeksi akan mendorong Pemerintah untuk melakukan pembagian PPH (Penambahan Pajak Penghasilan) bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemerintah Kota yang mempunyai perusahaan induk di wilayah lain di Indonesia.
-Apeksi perlu terus memperjuangkan alokasi anggaran tetap melalui APBN untuk seluruh Pemerintah Kota guna mendukung kegiatan di tingkat kelurahan (Dana Kelurahan). (01)
