Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Laporkan Kondisi Lapangan Kepada Wagub Sulsel
2 min read
INTIPOS | MAKASSAR – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menemui Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Rabu, 11 November 2020. Kedatangan mereka untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan perihal BPJS Kesehatan.
“Sampai disini kemarin, kami telah datang di Kota Parepare, ada diskusi mengenai izin rumah sakit dan banyak hal sehingga kami bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution.
Dalam proses kerjanya, Dewan Pengawas masuk ke wilayah terpencil. Salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS Kesehatan.
baca juga : Kabar Hoax Terkait Covid-19 Di Pacitan, Ini Penjelasan Dari TGTP
“Sulsel sangat strategis, kami menganggap Sulsel barometer Indonesia timur. Kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik di Indonesia timur hingga wilayah terpencil,” jelasnya.
Dalam kunjungannya di Sulsel, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga bertemu dengan lapisan pengelola kesehatan di Makassar. Beberapa hal telah dilaporkan kepada mereka. Awal pertemuan berputar di persoalan pendataan, dimana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan, turun menyisir ke masyarakat, hingga persoalan NIK.
“Kami sudah bicarakan di Dukcapil berharap seluruh proses kegjatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi dengan baik. Kami dengar di Sulsel sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS,” jelasnya.
Bagi Wagub Andi Sudirman Sulaiman, pertemuan ini sangat penting bagi masyarakat Sulsel.
baca juga : https://siberindo.co/12/11/2020/tfg-latihan-pengamanan-vvip-kodam-xviii-kasuari-2020-digelar/
“Saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS. Kami menyisir data, bersama BPJS kami koordinasikan untuk menyisir data kependudukan dan untuk terus meminimalisir data miskin desil III kami tidak masuk dalam data,” kata Andi Sudirman.
Ia menegaskan, bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat miskin. Memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS Kesehatan betul-betul terverikasi.
“Kesimpulan sementara, BPJS perlu terobosan out of the box untuk mewujudkan itu. Kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman BPJS, tapi kami harus sinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan duduk bersama serta selalu dalam koordinasi yang baik,” tegasnya. (*rs)
