Dekkopinwil Kalbar Gelar FGD Untuk Jaga Kamtibmas Antara Koperasi Jasa TKBM
2 min read
Dekkopinwil Kalbar Gelar FGD Untuk Jaga Kamtibmas Antara Koperasi Jasa TKBM
PONTIANAK | Intipos.com – Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Star Hotel, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu (29/5/24). Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta dari Koperasi Jasa Tata Kelola Bongkar Muat (TKBM) se-Kalimantan Barat.
Tema yang diangkat dalam FGD ini sangat relevan, yaitu membangun tata kelola koperasi jasa bongkar muat pelabuhan atau non pelabuhan yang profesional dan bersinergi, dengan memperhatikan peraturan serta kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Provinsi Kalimantan Barat.
Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan iklim situasi yang kondusif bagi para pengurus/penyelenggara Koperasi Jasa TKBM terhadap dinamika potensi konflik aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan maupun non pelabuhan. Keberadaan FGD ini juga merupakan wujud dari keinginan para pengurus Koperasi TKBM, khususnya di wilayah Sui Kunyit Mempwah, untuk saling bersinergi melalui konseptual regulasi yang ada.
Pembukaan acara ini dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (Asisten II Sekda Provinsi Kalbar), Ignasius IK, yang memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. “Kita dari Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi kegiatan ini, langkah yang diambil ini sangat baik dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menjernihkan dan menjalin kesepahaman untuk kita semua,” ungkap Ignasius.
Kasubag Advokasi dan Publikasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (RI), Ignatius Bona Sakti, juga turut berbicara tentang regulasi yang telah dibuat terkait koperasi bongkar muat ini. “Kami dari pusat sudah membuat regulasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2023, yang intinya kami ingin melindungi koperasi tenaga kerja bongkar muat di daerah-daerah sehingga memiliki dasar hukum yang kuat,” jelas Bona.
Plh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Wiwik Anggraini, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan sarana penting untuk berdiskusi terkait gejolak dalam lingkup koperasi. “Tentu kita menginginkan keamanan dan ketertiban bagi semua jenis koperasi, baik itu CU, TKBM, maupun koperasi biasa. Dengan begitu, kita gelar kegiatan ini,” ujarnya.
Wiwik juga menambahkan bahwa dalam diskusi ini, semua gejolak yang ada bisa dibicarakan secara terbuka dan kekeluargaan. “Dengan momentum ini, kami bisa berkumpul untuk menyampaikan uneg-uneg tentang koperasi dan pelaksanaannya selama ini. Kami berharap ada kesepahaman dan kesatuan bersama dalam mengembangkan koperasi setelah pertemuan ini,” tambahnya. (Ismail)
