Beberapa Eselon 2 Pemprovsu “Senter” Pj Walikota Tebingtinggi, 2 Berpeluang

Medan | Intipos.com – Beberapa pejabat eselon 2 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ditengarai saat ini sedang “menyenter” posisi jabatan Penjabat (Pj) Walikota Tebingtinggi yang akan diisi pada Mei 2022 mendatang.
Dari perbincangan dan pantauan wartawan hingga pekan ini, Senin (31/8) beberapa eselon 2 setingkat kepala dinas (kadis) dan kepala badan (kaban) tersebut sepertinya sedang lobby dan berupaya melakukan pendekatan dengan “petinggi” Pemprovsu.
“Ya wajar saja mereka ‘menyenter’ jabatan ini. Meski berstatus Pj Walikota namun kekuasaannya tak jauh beda. Dan lagi pula masa jabatan Pj di kota lemang ini panjang, bisa 2,5 tahun hingga Pilkada serentak tahun 2024 dan pelantikan Walikota Definitif awal 2025,” ujar salah seorang pejabat teras Penprovsu.
Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi belum memberi komentar banyak ketika dikonfirmasi wartawan tentang figur yang dipersiapkan untuk ini. Gubsu berisyarat akan ada waktunya dan ada mekanismenya.
Pantauan wartawan dari sejumlah nama yang ditengarai “menyenter” jabatan ini ada dua figur eselon 2 yang tampaknya berpeluang. Kedua figur ini menurut beberapa kalangan kemungkinan akan masuk bursa.
Data yang diperoleh dari Biro Pemerintahan Setdaprovsu masa jabatan Walikota Tebingtinggi akan berakhir Mei 2022 mendatang bersamaan juga masa jabatan Bupati Tapanuli Tengah. Agar tidak terjadi kekosongan jabatan maka Pemprov Sumut akan menyiapkan pejabat kepala daerah di sana.
Masa jabatan Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zainudin Hasibuan, dan Wakil Wali Kota, Oki Doni Siregar, akan berakhir pada  22 Mei 2022. Sedangkan masa jabatan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan Wakil Bupati, Darwin Sitompul akan berakhir juga pada Mei 2022 mendatang.
Pejabat kepala daerah Tebing Tinggi dan Tapteng akan dipilih dan dilantik oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi setelah berkonsultasi dengan Mendagri. Biasanya yang ditunjuk Gubernur Sumut adalah pejabat eselon dua di Pemprov Sumut, meskipun bisa juga pejabat eselon dua dari kabupaten/kota.
“Kalau biasanya kita lihat cenderung pejabat eselon II dari provinsi,” ujar sumber.
Nantinya estafet kepemimpinan defenitif di kedua daerah itu akan diisi lewat Pilkada serentak yang direncanakan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. (01)