Apa Manfaatnya Bagi Sumut, Agus Fatoni Pj Gubsu ?

Catatan Ir Zulfikar Tanjung

Nama Agus Fatoni mendadak sontak membetot perhatian khalayak pekan ini. Pakar keuangan APBD ini diinfokan dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (25/6), menggantikan Dr Hassanudin.

Sebenarnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang nama lengkapnya Dr Drs H Agus Fatoni MSi ini bagi kalangan birokrasi di Sumut bukan asing. Bahkan beliau ada beberapa kali memberi pemaparan bagi pejabat Sumut.

Agus Fatoni yang kini masih Pj Gubernur Sumsel, beberapa waktu lalu tampil narasumber utama pada Focus Group Discussion (FGD) perencanaan dan percepatan realisasi anggaran daerah di Kantor Badan Penghubung Pemprov Sumut, Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat.

Beliau juga pernah narasumber pada Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Sumut dan Kabupaten Kota dan Penanganan Dampak Inflasi di salah satu hotel di Medan. Artinya, beliau sudah mengenal betul anatomi dan kinerja APBD propinsi maupun kabupaten kota se-Sumut.

Kehadirannya dalam berbagai kegiatan perencanaan dan percepatan realisasi anggaran daerah untuk memberikan wawasan dan evaluasi terkait penyerapan anggaran APBD di Sumatera Utara menunjukkan betapa pentingnya peran beliau dalam mengawal kinerja keuangan daerah ini selama ini.

Jadi terlepas dari beberapa analisis politik terkait Pemilihan Gubsu pada November 2024, kehadiran Agus Fatoni menggantikan Hassanudin yang seyogyanya berakhir masa jabatan satu tahunnya pada 5 September 2024, memang patut disimak dari berbagai aspek.

Salah satu analisis adalah aspek pengelolaan keuangan daerah, apa manfaatnya bagi Sumut ? Banyak parameternya. Namun banyak pihak melihat penunjukan Agus Fatoni sebagai Pj Gubsu akan membawa angin segar dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, Sumatera Utara dapat berharap untuk melihat peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Masuk akal, sebab Agus Fatoni bukanlah nama yang asing dalam dunia keuangan daerah Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Fatoni telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat menguasai kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara.

Pengalaman dan pengetahuan mendalamnya dalam mengelola keuangan daerah, bagi beberapa pengamat ekonomi, terlepas dari aspek politis,  menjadikannya pilihan yang tepat sebagai Pj Gubsu, terutama pada pertengahan tahun anggaran menjelang penyusunan P-APBD maupun APBD Sumut 2025.

[Potensi]

Fatoni dikenal memiliki pendekatan yang komprehensif dan strategis dalam mengelola keuangan daerah. Beliau mampu mengidentifikasi permasalahan utama dalam penyerapan anggaran dan memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pemerintah daerah.

Keahliannya ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran yang telah disusun dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan segala pengalaman dan pengetahuannya, Agus Fatoni memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika diangkat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Beberapa manfaat yang dapat diharapkan antara lain peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. Fatoni dikenal sebagai sosok yang sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan pengalamannya dalam mengevaluasi dan mempercepat penyerapan anggaran, Fatoni dapat membantu Sumatera Utara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah. Ini berarti proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu, serta dampaknya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Pengetahuan mendalam Fatoni tentang keuangan daerah akan memungkinkan Sumatera Utara untuk mengelola anggarannya dengan lebih efisien. Ini berarti pengurangan pemborosan dan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman, Fatoni dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan daerah. Ini akan berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.

Dengan pendekatan yang strategis dan terukur, Fatoni dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Sumatera Utara tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi masa depan daerah tersebut.

(Kebermanfaatan)

Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni dalam suatu paparannya bagi pejabat Sumut pernah menyebutkan pentingnya realisasi APBD yang sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana prinsipnya, bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan memastikan kematangan dalam menterjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk persoalan lambatnya realisasi belanja APBD di daerah, Agus Fatoni menyebutkan ada beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan catatan untuk evaluasi, sehingga di masa mendatang, hal serupa tak lagi terjadi. Seperti menetapkan target setiap triwulan, dimana pertama 20%, kemudian 50%, 80% dan triwulan keempat bisa mendekati 100%. Agar tidak menumpuk di akhir tahun.

“Realisasi ini, baik dari segi pendapatan maupun belanja perlu dimaksimalkan. Tetapi yang paling banyak itu adalah lelang terlambat dan berulang setiap tahun. Sehingga kita harus memetik pelajaran dari kondisi ini. makanya solusi untuk ini adalah lelang dini, setelah KUA-PPAS disepakati, dan akhir tahun sudah ada pemenangnya, sehingga awal tahun sudah mulai kerja,” jelas Fatoni saat itu.

Untuk itu, katanya, ada tiga jalan yang dapat mengatasi problem lambatnya realisasi dari segi SDM, yakni kompetensi. Hal ini merujuk pada kualitas aparatur yang punya kemampuan, sehingga percaya diri menjalankan program.

Kedua adalah komitmen yang juga sangat dibutuhkan agar program bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai perencanaan. Dan ketiga, adalah kekompakan, sinergi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi.

“Dengan begitu, masalah yang mungkin selama ini muncul, dapat teratasi dengan komitmen bersama,” pungkas Fatoni (Penulis Pemred Intipos)