16 Desember 2024

Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Aceh Sudah Aman, Jangan Bermain Isu Konflik

2 min read

Aceh | Intipos.com – Dengan adanya berita soal pj Gub yang terpilih untuk aceh sebagai upaya menggantikan kekosongan jabatan Gubernur yg habis masa dinasnya, maka wakil rakyat memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri dan Penunjukan Pj Gubernur Aceh dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRA, yang mana kemudian pihak Mendagri memilih satu dari tiga nama tersebut yaitu Pak Ahmad Marzuki mantan Pangdam Iskandar Muda tentu punya alasan bagi pemerintah pusat karena kondisi pemerintah Aceh dalam 5 tahun ini kondisi rakyat semakin mengalami kesulitan akibat covid dan biokrasi yg sewenang – wenang tak terlihat sebagai Abdi negara tapi mereka sebagai majikan dan rakyat sebagai BURUH.

Baca Juga  Dukung Program Pemerintah, Kapolsek Hinai Berikan Bubur Kacang Hijau Gratis kepada Pelajar SD Negeri 057213 Cempa

Dimana ada Persoalan bahwa PJ yang di tunjukan berasal dari Militer bukan kehendak penuh pemerintab pusat, tapi bagian dari keinginan Rakyat Aceh yang di Wakilkan oleh DPRA dalam mengusulkan nama. Jadi saya harap, polemik bahwa menolak PJ Gubernur berasal dari Militer dengan alasan Aceh bukan lagi daerah konflik saya rasa terlalu berlebihan, karena sebelumnya PJ Gubernur Aceh juga pernah Militer dan kita melihat tidak ada nuansa suasana Konflik saat Aceh di pimpin olek Pak Soedarmo.
Maka saya melihat Pemerintahan Aceh saat ini punya kesempatan membenah diri hingga dapat berjalan layaknya pemerintahan sipil.

Baca Juga  Dirut Bank Sumut: Jadikan Sukacita Natal untuk Kontribusi Positif bagi Perusahaan

Saya selaku mantan Juru Runding Jeda Kemanusian merasa penunjukan Mayjend Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh adalah pilihan yang tepat, untuk membenahi banyak kerja yang belum selesai selama Aceh dibawah pimpinan irwandi dan Nova. maka pak Ahmad Marzuki pilihan yang tepat untuk dapat memimpin Aceh dalam masa transisi dikarenakan dia berada pada posisi netral, artinya tidak punya rekam jejak bersentuhan dengan para SKPA, jadi tidak ada beban dalam membina para kepala SKPA untuk bekerja yang lebih baik kepada Rakyat Aceh.