Evaluasi Kinerja Triwulan I, Pj Gubernur Agus Fatoni Beberkan Keberhasilan Tangani Inflasi di Sumut pada Tim Evaluasi Kemendagri

JAKARTA | Intipos.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengatakan telah terjadi penurunan drastis terkait penanganan inflasi di Provinsi Sumut. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan I Periode 24 Juni sampai 24 September 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Fatoni mengatakan bahwa saat dirinya pertama kali menjabat sebagai Kepala Daerah di Sumut pada bulan Juni 2024, angka stunting berada pada angka 3,35%. Kemudian terjadi penurunan pada bulan Juli 2024, yaitu menjadi 2,06%. Selanjutnya pada bulan Agustus 2024 berhasil turun mencapai angka 1,86% bahkan berada di bawah angka inflasi secara nasional.

“Awal menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Juni kondisi inflasi 3,35%, di atas inflasi nasional. Pada Juli dan Agustus, tingkat inflasi di Sumut berhasil terkendali dan mengalami penurunan dua kali di bawah nasional,” ujarnya.

Tak hanya berhasil menangani stunting, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Provinsi Sumut pada triwulan ini berhasil tumbuh sebesar 4,95% atau sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 4,88%.

Kemudian terkait penurunan angka stunting, berdasarkan hasil rilis survey Standar Gizi Indonesia Kemenkes RI tahun 2023, prevalensi stunting Sumut 18,9% berada dibawah angka nasional, yaitu sebesar 21,5%. Angka tersebut tentunya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Sumut pada tahun 2022, yaitu sebesar 21,1%.

Selanjutnya, terkait tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumut juga mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumut berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10% dari jumlah angkatan kerja.

“Terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa,” ucapnya.

Tak kalah penting terkait program penanggulangan kemiskinan, Fatoni mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,15% pada tahun 2023 menjadi 7,99% pada tahun 2024. Hal ini berarti telah terjadi pengurangan jumlah masyarakat miskin sebesar 12.000 jiwa atau dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.

Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

“4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

“Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, Sekretaris Inspektorat Jenderal M Husin Tambunan, Plh Inspektur II Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Azwan, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga, Plt Inspektur IV Muhammad Dimiyati, Plh Inspektur Khusus Kusna Herman serta jajaran pimpinan OPD Sumut.  (RR)