Gegara Diberitakan Negatif, Usulan Wartawan dan LSM Ditangguhkan Perkim
2 min read
Usulan Wartawan dan LSM Ditangguhkan Perkim
Pontianak | Intipos.com – Sejumlah media memberitakan dengan narasi negatif sehingga Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat menangguhkan usulan atau proposal pembangunan dari Wartawan dan LSM pada 1 Juli 2024.
Beberapa pekan lalu, Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat mengundang sejumlah LSM dan Wartawan di Aula Perkim Provinsi guna menyerap aspirasi dari teman-teman Wartawan dan LSM. Lebih dari seratus Wartawan dan LSM hadir dalam acara tersebut. Para peserta dibagi menjadi lima kelompok kerja, dengan setiap kelompok beranggotakan kurang lebih 20 orang dan masing-masing kelompok diharapkan mengajukan tiga usulan.
Syafarahman, Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat,Selasa(2/6/2024)menyesalkan pemberitaan miring yang dikeluarkan oleh beberapa media, yang menuduh bahwa Dinas Perkim menyuap Wartawan dan LSM untuk tidak membuka kasus-kasus Dinas Perkim.
“Saya yang gentol menyoroti pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat merasa miris dituding menerima suap dari Dinas Perkim. Sampai hari ini saya haramkan jika ada Dinas Perkim memberikan saya amplop, apalagi suap,” ujar Syafarahman.
Menurut Syafarahman, dengan adanya permintaan dari dinas untuk mengusulkan proposal pembangunan untuk daerah-daerah yang dianggap urgen oleh LSM dan Wartawan, mereka dapat memperjuangkan jalan-jalan warga yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan.
“Dalam rapat tersebut tidak ada narasi bahwa dinas memberikan pekerjaan kepada Wartawan dan LSM untuk tidak memberitakan proyek-proyek Perkim ke depannya,” tegas Syafarahman.
Dia menambahkan, “Bahkan saat kami menyerahkan proposal kepada Kabid Perkim, saya katakan bahwa proposal ini diakomodir atau tidak bagi kami bukan masalah. Yang jadi masalah adalah jangan bungkam kami dan jangan anggap ini suap agar kami diam saat menemukan kesalahan dalam kegiatan-kegiatan Perkim ke depannya.”
Syafarahman menyatakan kekecewaannya terhadap rekan-rekan yang salah menafsirkan kegiatan tersebut dari memperjuangkan menjadi suap.
“Siapa yang akan bertanggung jawab jika usulan yang kami masukkan ke Dinas Perkim dibatalkan? Apakah pimpinan media yang memberitakan dengan narasi yang tendensius mau membangun daerah tersebut?” tanya Syafarahman.
Dia berharap Dinas Perkim meninjau kembali aspirasi mereka dan tidak membatalkan atau memutuskan harapan masyarakat.
“LSM dan Wartawan sudah jelas tugas dan fungsinya melakukan sosial kontrol dan memberitakan berdasarkan sumber yang sangat bisa dipercaya dan sudah mengkonfirmasi pihak-pihak terkait. Jadi, janganlah membangun narasi-narasi yang menyudutkan sesama wartawan,” tutupnya. (Ismail)
