15 Desember 2024

Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Mahasiswa Sumut Bersatu Bantah Demo Tolak Pj Gubsu Agus Fatoni Orderan Kadisdik Abdul Haris Lubis

2 min read
Mahasiswa Sumut Bersatu Bantah Demo Tolak Pj Gubsu Agus Fatoni

Mahasiswa Sumut Bersatu Bantah Demo Tolak Pj Gubsu Agus Fatoni

Medan | Intipos.com – Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu membantah jika aksi unjuk rasa menolak Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, Selasa (25/6/2024), disebut orderan Kadis Pendidikan Sumut, Abdul Haris Lubis.

Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu pun menyayangkan adanya pemberitaan salah satu media online yang menyebutkan aksi unjuk rasa tersebut didanai oleh Kadisdik Sumut.

Pemberitaan itu dinilai menyesatkan opini publik terkait unjuk rasa penolakan Pj Gubsu Agus Fatoni.

“Kami pastikan tidak ada satu pihak pun yang mendanai aksi kami kemarin. Nggak ada orderan oleh siapapun, termasuk yang disebutkan dalam berita itu oleh Kadis Pendidikan,” tegas Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu, Irwandi Pratama Sembiring di Medan, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga  Peringati Hari Bela Negara, Pemprov Sumut Gelar Senam Bersama ASN

Pastinya, kata Irwandi Pratama, aksi unjuk rasa penolakan terhadap Pj Gubsu Agus Fatoni itu, murni berangkat dari aspirasi mereka.

Ditegaskan Irwandi Pratama, sangat tidak tepat apabila ada media yang memberitakan aksi ini didanai seseorang.

“Pertama kita menilai ini sangat keliru beritanya, kita duga ada orang yang mencoba menembak di atas kuda memanfaatkan aksi kita ini,” kata Irwandi.

Kedua, tuntutan yang mereka sampaikan saat aksi tidak ada menyebutkan nama salah satu Bacalon yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2024.

Baca Juga  Walkot Susanti Hadiri Perayaan Natal ASN-THL Pemko Siantar di Balai Kota

“Tapi ada oknum mencoba menarasikan bahwa kami menyebutkan nama seseorang dalam aksi itu. Tentu ini sangat merugikan kami, dan ini sungguh opini yang sangat menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Irwandi mengatakan, pihaknya juga berencana akan melaporkan pemberitaan itu ke Dewan Pers diduga sudah menyalahi undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalis.

Apalagi, kata Irwandi, mereka tidak ada dikonfirmasi mengenai aksi tersebut.

“Harusnya kita diberi ruang dong, agar beritanya berimbang, kami juga nanti akan minta Dewan Pers menegur media tersebut, bila perlu mencabut verifikasi faktualnya,” pungkasnya (insfrasumut)