15 Desember 2024

Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Pangdam I/BB Dukung Penuh Rakorda FKDM Sumut Perkuat Deteksi Dini ATHG Jelang Pemilu 2024

3 min read
Pangdam IBB Dukung Penuh Rakorda FKDM Sumut Perkuat Deteksi Dini ATHG Jelang Pemilu 2024

Pangdam IBB Dukung Penuh Rakorda FKDM Sumut Perkuat Deteksi Dini ATHG Jelang Pemilu 2024

Medan | Intipos.comPangdam I/ BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin mendukung sepenuhnya komitmen Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi Sumut, memperkuat jejaring deteksi dini cegah tangkal ATHG jelang Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan Pangdam saat menerima FKDM Sumut yang diketuai Dr H Ismail Efendy MSi di ruang kerjanya di Makodan I/BB Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan, Rabu (2/8/23).

Hadir juga Wakil Ketua yang juga Ketua Panitia Rakorda Yandi Yohanes Purba MPdK, Bendahara Erri Manto Damanik SE dan fungsionaris lainnya Al Ustadz Dr Drs H Amhar Nasution MA, Drs Nasrun Husin Lubis, Drs Jusuf Rizal, Borkat Hasibuan SAg MSP, Ir Zulfikar Tanjung dan staf Sekretariat Muhammad Furqan.

Kepada Pangdam I/BB pada pertemuan dialogis ini Ketua FKDM Sumut melaporkan rencana Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) FKDM Sumut, melibatkan FKDM kabupaten kota, seluruh Kesabangpol se-Sumut serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan akademisi.

Pangdam I/BB yang diharapkan menjadi salah seorang narasumber pada Rakorda ini mengapresiasi kegiatan tersebut.

Momentum memperkuat deteksi dini ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) jelang Pemilu 2024 memang diperlukan.

“Deteksi dan cegah dini bersifat strategis dan harus didukung. Apalagi kekuatan utama cegah dini kita sesungguhnya ada di masyarakat sampai tingkat paling bawah di pedesaan,” ujarnya.

Baca Juga  Soal Eksekusi 17 Rumah di Jalan Gandhi Medan, Fraksi Gerindra Minta Tunggu Proses Hukum

Pangdam juga memaparkan pentingnya jejaring strategis kemasyarakatan dalam memperkuat potensi deteksi dini, terutama pemuka agama dan tokoh adat serta pemuka masyarakat, mampu mengajak warga berperan memperkokoh ketahanan bangsa dan negara.

“Peran pemuka agama terutama sangat strategis menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketahanan bangsa ini kekuatan utama ada di rakyat. Kalau rakyat kuat termasuk deteksi dini dan cegah tangkalnya InsyaAllah bangsa dan negara aman,” tuturnya.

Disinilah lanjutnya peran strategis FKDM yang diharapkan kokoh jejaringnya sampai ke masyarakat.

Salah satu upayanya dapat dibahas pada Rakorda ini nanti. Itulah sebabnya pihaknya menilai positif kegiatan yang akan dibuka Gubsu Edy Rahmayadi sekaligus keynote speaker. Pembicara nasional yang sudah diagendakan InsyaAllah hadir Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.

Ketua FKDM Provinsi Sumatera Utara Ismail Efendy menyatakan berbesar hati atas dukungan Pangdam yang diakuinya menambah spirit bagi pengurus forum bentukan pemerintah atas SK Gubernur Sumut ini.

Dipaparkannya Sumatera Utara memiliki beragam suku dan agama yang berpotensi munculnya gesekan jelang pemilu jika tidak disikapi secara arif dan bijaksana.

Baca Juga  Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Pimpin Langsung Penertiban Baliho Tidak Berizin

“Untuk menjaga kondusifitas daerah di tahun politik ini perlu dilakukan keseragaman pemahaman soal pemilu yang diatur oleh konstitusi dan perlu kemauan semua pihak mendeteksi dan cegah dini potensi ATHG-nya,” jelasnya.

Lebih lanjut Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan ini mengemukakan Sumatera Utara ini memiliki potensi terjadinya gesekan. Apalagi, event kenegaraan yakni pemilu berjalan berdekatan dengan pemilihan kepala daerah.

“Jadi memang perlu dilakukan pemahaman yang sama agar perintah konstitusi bisa berjalan kondusif,” ujarnya seraya menjelaskan Rakorda kali ini mengambil tema Memantapkan Kewaspadaan Dini Masyarakat Menghadapi Pemilu Tahun 2024. Target peserta 300 orang.

Selain soal pemilu, rapat juga dilaksanakan atas dasar adanya pro dan kontra dari masyarakat perihal program Pemprov Sumatera Utara.

“ Kita telah mendeteksi adanya respon positif dan negatif atas program Gubernur Sumatera Utara. Baik secara politis, sosial dari berbagai elemen masyarakat. Namun, ini harus diminimalisir agar tidak menimbulkan gejolak dalam konteks, Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG),” tegasnya. (01)