Nadiem Gagas Marketplace, Guru Merasa Seperti Barang Dagangan

Jakarta | Intipos.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) akan membuat marketplace atau lokapasar yang akan digunakan sebagai talent pool tenaga guru. Ide Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut dikritik, karena dinilai seolah menyamakan guru dengan barang dagangan.

“Kami khawatir penggunaan kata marketplace mendegradasi guru menjadi sekadar barang jualan. Kedudukan guru makin tidak terhormat,” ujar Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri kepada Republika, Kamis yang lalu.

Iman juga mengatakan, dengan pembentukan lokapasar tersebut, Kemendikbudristek semakin platform oriented. Dia khawatir solusi setiap persoalan kebijakan pendidikan yang berupa aplikasi tambahan justru tak menyelesaikan persoalan. “Tidak semua persoalan rekrutmen guru selesai dengan platform tambahan. Lagipula, sering kali guru-guru mengeluhkan aplikasi berkaitan rekrutmen PPPK. Seperti respons yang lambat, sulit login, dan seterusnya,” ungkap Iman.

Mendikbudristek, kata Iman, semestinya mempertimbangkan fakta di lapangan bahwa para guru sudah sangat pusing dengan aplikasi yang begitu banyak. Para guru harus menggunakan banyak aplikasi, mulai dari keperluan soal mengajar hingga sekadar melaporkan pembelajaran.

“Para guru sudah sangat pusing atau overcapacity dengan aplikasi yang begitu banyak dari soal mengajar, bahkan sekadar melaporkan pembelajaran,” ujar Iman.

Dia menambahkan, memasuki tahun politik sebaiknya Kemendikbudristek segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan rekrutmen guru PPPK dan seberapa efektif platform yang sudah digunakan. Setidaknya, kata dia, bahan evaluasi itu bisa menjadi pertimbangan yang baik bagi pemerintahan yang baru. “Dengan ini, Pak Menteri akan mewariskan praktik baik kebijakan yang bisa diteruskan,” ucap dia.

Masih terkait pembentukan marketplace guru, P2G berbaik sangka platform tersebut dibentuk sebagai upaya memangkas alur birokrasi seleksi guru PPPK. Sebab, alur birokrasi yang ada saat ini membuat nasib lulusan nilai ambang batas P1 terlunta-lunta.

Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pembentukan lokapasar tersebut sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun. Rencananya, ide ini akan diberlakukan mulai 2024.

“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses, siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Nadiem.

Sosok pendiri Gojek tersebut menjelaskan, ada dua kriteria guru yang dapat masuk ke dalam lokapasar tersebut. Pertama, guru-guru honorer yang sudah lulus nilai ambang batas untuk menjadi calon guru aparatur sipil negara (ASN). Kedua, guru-guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan, yakni guru-guru baru yang sudah lulus program PPG.

“Karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi, calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat,” ujar dia.

Dengan adanya lokapasar tersebut, proses perekrutan guru akan berubah dari yang ada seperti saat ini. Jika saat ini anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ada di pemerintah daerah (pemda), ke depan anggaran tersebut akan dialihkan langsung ke sekolah, seperti pemberian anggaran dana bantuan operasional sekolah. (waluyo).