Edy Rahmayadi Minta Kadin Terus Bersinergi dengan Pemerintah dalam Pembangunan
2 min readMEDAN | Intipos.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat terus bersinergi dalam hal pembangunan daerah. Dengan jalan bersama tentunya berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan di Sumut dapat diselesaikan dengan baik.
“Selama ini kita masih berjalan sendiri-sendiri. Ke depan saya minta kita saling bersinergi. Sekitar 16 juta rakyat Sumut sangat menunggu sinergi kita dalam hal pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Edy Rahmayadi, saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumut Periode 2022 – 2027 di Ballroom JW Marriot Hotel Medan, Senin (6/3).
Hadir di antaranya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Sumut Firsal Mutyara, Tokoh Masyarakat Sumut yang juga Mantan Gubernur Sumut ke-15 Syamsul Arifin, Ketua Dewan Kehormatan Ivan Iskandar Batubara, Forkopimda, Bupati/Walikota, Konjen serta pengurus Kadin Kabupaten/Kota di Sumut.
Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa Kadin merupakan organisasi besar yang sudah berumurur 55 tahun, tentunya dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama dalam hal pengendalian inflasi. Saat ini inflasi di Sumut tercatat sebesar 5,88% yang masih dipengaruhi dengan ketersedian dan harga oleh komoditi bawang merah sebesar 29,11% dan bawang putih 97,30%. Inflasi selanjutnya juga dipengaruhi oleh harga daging yang mulai melonjak jelang puasa Ramadan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang tidak mudah. Ancaman resesi menjadi salah satu persoalan besar yang harus disikapi dengan sangat serius, terutama oleh Kadin Indonesia. “Kita harus terus optimalkan kinerja kita di tahun 2023 yang tidak mudah ditengah resesi,” katanya.
Arsjad Rasjid mengatakan, sektor UMKM merupakan penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia saat ini. Oleh karenanya, ia meminta UMKM ini dapat menjadi perhatian penuh oleh pemerintah.
“Basis ekonomi kita ditopang oleh UMKM bukan oleh perusahaan besar. Jumlah UMKM kita mencapai 64 juta dan memiliki daya serap tenaga kerja sebesar 97%. Mereka berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia. Jangan sampai UMKM kita diambil oleh pihak luar,” katanya. (RR)