15 Desember 2024

Media Berita Online Lugas – Tegas – Terpercaya

Kecewa Anggota DPRD Tidak Ada Ditempat, Demonstran Memilih Konser Ditengah Jalan

2 min read
Demonstran

INTIPOS | SIANTAR – Demonstran Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan (Gerilyawan) kembali nyatakan sikap protes terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kamis (15/10) Jam 12.00 WIB.

Pantauan dilapangan, massa aksi memadati kantor DPRD tak lama setelah berkonvoi mengitari kantor Walikota dan Polres Siantar. Demonstrasi digelar sebagai bentuk kekecewaan mosi tidak percaya. “Lebih baik mati atas nama rakyat dari pada hidup sebagai penjilat,” Ujar pimpinan aksi Dofasep, dari atas mobil komando.

UU Cipta Kerja hingga saat ini masih menjadi polemik karena draf finalnya belum ada dan masih berubah-ubah. “UU tersebut merupakan perpanjangan tangan elit-elit politik untuk menyenangkan para oligarki. Lawan segala bentuk ketidak adilan itu mosi tidak percaya,” Orasinya sembari meminta DPRD Siantar segera membatalkan UU itu.

baca juga : Dua Hari Hilang, Pemuda Di Pacitan Ditemukan Mengapung Di Dermaga Tamperan

Dikatakannya, UU Omnibus Law merupakan kepentingan elit dan oligarki untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kita tidak miskin namun dimiskinkan oleh oligarki, celakanya polisi sebagai instrumen negara malah menjadi pengaman para birokrat.

Baca Juga  Walkot Susanti Hadiri Pelantikan dan Pelatihan Relawan Damkar Siantar Tahun 2024

Bagaimana tidak, kita disuruh gugat ke MK sementara UU MK telah direvisi mereka lewat UU Omnibus Law ini. Bahkan banyak yang telah menjadi tersangka hoax atas UU ini padahal draf finalnya saja belum tau yang mana.

Demonstran
assa aksi memadati kantor DPRD tak lama setelah berkonvoi mengitari kantor Walikota dan Polres Siantar

 

Massa aksi juga mencibir aparat yang berjaga pasang badan berbaris tegak mengawasi berjalannya aksi. “Hentikan represifitas aparat kepada demonstran karena itu bentuk kejahatan dari pihak kepolisian,” Celoteh salah satu koordinator aksi seraya membacakan puisi terkait keadaan negeri ini.

Kecewa atas perilaku anggota DPRD yang tidak ada ditempat, massa aksi memilih blokade jalan balai kota dan gelar konser dari atas komando menyanyikan nyanyian kritik pemerintah.

Baca Juga  Sekda Langkat Buka Bimtek KONI 2024: Komitmen Wujudkan Prestasi Olahraga yang Lebih Baik

baca juga : https://siberindo.co/15/10/2020/datangi-mabes-polri-din-minta-tiga-tokoh-kami-dibebaskan/

“Aksi ini sebagai kekecewaan kami yang telah dikangkangi saat berdemokrasi hingga banyaknya muncul teror-teror dan intimidasi yang kami duga dari pihak kepolisian. Apapun rintangannya, kami tetap konsisten turun ke jalan menolak UU Omnibus Law ini sampai di batalkan,” Kata Dofasep, saat di wawancarai awak media selepas aksi.

Menurutnya, pemerintah saling lempar bola terkait draf final UU Omnibus Law yang sampai saat ini tidak jelas dimana bangkenya. Kami disini membawa tiga isue utama yakni, pembatalan Omnibus Law, Mosi tidak percaya dan hentikan refresifitas polisi terhadap para demonstran.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya akan tetap turun ke jalan selama tidak ada itikad pembatalan UU tersebut. “Mungkin nantinya aksi ini akan kita jadikan kegiatan rutinitas seperti aksi kamisan. Kita akan tetap menggalang massa sebesar-besarnya demi menggagalkan Omnibus Law ini,“ katanya sembari berharap pemerintah berpihak ke rakyat.