Gubernur Edy Rahmayadi Serahkan LKPD Tahun 2021

MEDAN | INTIPOS.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun anggaran 2021, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut Eydu Oktain Panjaitan, di Auditorium  Kantor BPK  Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan, Selasa (29/3).

Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Kepala BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan. Adapun LKPD Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan meliputi,  Surat Pernyataan  Tanggung Jawab dari Kepala Daerah, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),  Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Hasil Reviu Inspektorat.

baca juga : Edy – Ijeck Bersama Bupati/Walikota Kompak Naik Sepeda Motor ke Acara Musrenbang

Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, BPK sebagai lembaga yang mengkaji dan merumuskan pengelolaan keuangan pemerintah, diharapkan terus memberikan masukan terhadap terhadap pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga pembangunan bisa berjalan dan bermanfat bagi masyarakat.

“BPK bagi saya (sebagai gubernur) itu teman berpikir saya dalam mengelola keuangan daerah,  saya selaku pengguna anggaran berharap sektor keuangan perlu dikelola dengan baik dan sesuai prosedur dan tidak melawan hukum. BPK jangan pernah bosan dan harus objektif, ajari kami untuk semakin baik dalam mengelola keuangan daerah,” ungkap Edy Rahmayadi.

Sementara Kepala BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah menyerahkan LKPD Unaudited lebih cepat dari waktu yang ditentukan. “Ini belum diperiksa dan  sudah selesai drafnya, termasuk prestasi sebagai Pemda yang ke 26 dari 34 Pemda yang menyerahkan LKPD kepada BPK,” katanya.

baca juga : https://indocybernews.com/beberapa-desa-di-banyuasin-masih-ada-dalam-ancaman-banjir/

Eydu berharap komunikasi yang terjalin selama ini bisa terjaga untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas. “BPK pada porsi pengawasaan, kami bukan aparat hukum, tapi BPK mengarahkan untuk mengelola sistem keuangan yang transparan agar terhindar dari  kesalahan adminstrasi, sistem maupun kesalahan personal,” jelasnya

Acara Penyerahan LKPD Unaudited se-Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2021 tersebut juga dihadiri  Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Asisten Administrasi Umum Hasmirizal Lubis, Kepala Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala BPKAD Sumut Ismael Parenus Sinaga, Ketua Tim Pemeriksa Roy Romel dan para pejabat di lingkungan Pemprov Sumut serta BPKP Sumut. (Red)