Pengamanan Ketat, KPK Geledah Kantor Dinas Bupati Langkat
2 min read
Langkat || Intipos.com __ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia lakukan penggeledahan Dua ruangan Kantor Bupati Langkat Jl.Tengku Amir Hamzah, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (27/1/2022) sekira pukul 13.30 WIB.
Penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Kepala bagian (Kabag) Umum Setkab Langkat Eka Depari saat ditemui awak media diruang kerjanya usai penggeledahan KPK.
Ia mengatakan dua ruangan yang diperiksa KPK itu adalah ruangan kerja TRP Bupati Langkat Nonaktif dan ruangan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Surat perintah (KPK, red) tadi cuma ditunjukkan kepada pak PLT (Bupati), kemudian mereka minta siapa yang mendampingi kami, kami mengambil pengeledahanlah di Kantor Bupati ini, ” kata Eka Depari.
Lanjutnya, Eka Depari yang saat itu ikut mendampingi tim KPK untuk melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati langkat menyapaikan kepada awak media. Dalam pemeriksaan ruangan kerja Bupati, tim KPK membawa berkas dari ruangan yaitu surat keterangan (SK) gaji tunjangan bupati.
“Tim KPK berkisar 20 orang dan membawa SK gaji tunjangan milik bupati Nonaktif dari ruangan kerjanya,” ketusnya kepada wartawan, dengan menayampaikan untuk pemeriksaan ruangan PBJ saya tidak ikut mendampingi.
Sebelumnya. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia hadir ke Kantor Dinas Bupati Langkat yang berada di Jl.Tengku Amir Hamzah, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan pengawalan personel Brimob bersenjata lengkap pada hari Kamis (27/1/2022) sekira pukul 09.00 Wib.
Dari pantauan wartawan saat berada diluar kantor dinas bupati, beberapa kendaraan ASN yang hendak masuk kekantor dinas dilarang masuk oleh sejumlah Satpol PP dan Brimob
Menurut informasi yang didapat wartawan saat dilokasi, salah satu petugas bepakaian preman yang keluar dari kantor bupati mendatangi ke pintu pagar dan mengatakan, ke petugas Satpol PP dan Brimob setiap yang ingin masuk ke kantor dinas bupati untuk sementara dilarang masuk dikarenakan masih dilakukan pemeriksaan berkas dan mengumpulkan alat bukti, sebutnya.
Hingga berita ini dikirim keredaksi pukul 12.00 WIB, tim KPK masih berada didalam kantor dinas bupati dan tidak ada petugas penjagaan ataupun ASN yang enggan diwawancarai oleh awak media ini. (Ay29)
