Perpanjangan PPKM Dianggap Menyengsarakan, Masyarakat Minta Pemko Tanggungjawab -

Intipos.com, Siantar – Puluhan Aliansi Masyarakat Pematangsiantar Bersatu (AMPB) turun kejalan menyampaikan aspirasi terkait protes pemberlakuan PPKM level 4 yang disinyalir menyengsarakan rakyat khususnya para pedagang, Kamis (2/9) Jam 10.00 WIB.

Pantauan dilapangan, massa unjuk rasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Kota Siantar yang terus memperpanjang PPKM dianggap semakin menyiksa dan mematikan perekonomian masyarakat khususnya para pedagang.

Dalam tuntutannya, Walikota Siantar, Hefriansyah Nor, dinilai gagal dan tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. “Jika gagal dalam mengemban tanjung jawab tau diri mundur, jangan mempertahankan jabatan,” teriak Koordinator aksi, Tri aditya, didepan gerbang kantor Pemerintah Kota Siantar.

“Jangan paksa kami sehat di kota yang sakit. Aktifitas kami kalian hambat dengan berbagai macam dalih sementara kalian jalan-jalan ke Aceh Tenggara menikmati anggaran negara dengan alasan kunjungan kerja,” celoteh salah satu pengunjuk rasa bersuara lantang.

Meskipun terik panas matahari menyengat, massa unjuk rasa tetap menunggu kehadiran Walikota Siantar berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mendapatkan solusi. Namun yang keluar menghadapi massa bukan Walikota melainkan Plt Sekda Kota Siantar.

Guna meredam emosional massa, Plt Sekda Siantar, Zainal Siahaan, mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mematuhi protokol kesehatan serta turut andil dalam menurunkan angka covid sehingga daoat beraktivitas lagi.

“Tentunya kondisi seperti ini kita juga tidak ingin selamanya begini. Kami juga sudah menggandeng Polri dan TNI dalam harapan untuk menekan/menurunkan angka covid sehingga keadaan kembali normal,” sebut Zainal dihadapan massa aksi.

Kecewa dengan pernyataan normatif yang diberikan pihak Pemko, lantas Koordinator aksi mempertanyakan keterbukaan informasi publik terkait data lonjakan covid dan solusi pemerintah dalam mensejahterakan masyakat.

“Jangan hanya disuruh diam dirumah saja tanpa adanya solusi, apa kalian ingin kami mati kelaparan?, lebih baik mati melawan daripada mati kelaparan. Kami juga punya tanggungjawab menafkahi keluarga,” teriak salah satu massa aksi.

“Kami menganggap pemerintah tidak serius, adanya keterbatasan penampungan rumah untuk isoter dan tidak adanya pemakaman khusus untuk pasien covid. Kami perlu bukti (lonjakan pasien covid) dengan data yang transparan jangan hanya bicara omong kosong tanpa bisa memperlihatkan bukti yang kongkrit. Jangan hanya taunya menyalahkan masyarakat dengan dalih kurang kesadaran,” seru Koordinator aksi.

Disebutkannya, pemberlakuan perpanjangan PPKM level 4 dinilai tidak esensial tanpa dapat memberikan solusi yang jelas. “jangan biarkan kami mati kelaparan tanpa adanya bantuan yang diberikan secara menyeluruh. Kami selalu dituntut untuk bayar pajak tapi ketika kebijakan PPKM yang tidak esensial ini pemerintah lepas tanggung jawab.

Jangan paksa kami berdiam diri dirumah tanpa adanya solusi yang kalian berikan. Jangan hanya menghabiskan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, fikirkan masyarakat yang ekonominya minim, cari makan hari itu untuk makan hari itu juga.

Kami pedagang jangan kalian siksa dengan kebijakan konyol. Dua minggu kami melarat, kami berdagang jalannya disekat pembeli kami diusir, jadi kami mau makan apa?,” Ungkap massa aksi bersahutan secara bergantian seraya berharap pemerintah tidak lepas tanggungjawab atas kebijakan yang diterapkannya.

Usai mendengar aspirasi yang disampaikan masyarakat, Plt Sekda Kota Siantar bergegas memasuki kantor meninggalkan massa aksi begitu saja.

Kecewa terhadap sikap yang diberikan pihak Pemko massa aksi langsung bertolak menuju kantor DPRD Kota Siantar berharap dapat memberikan solusi dan menyurati pihak Pemko untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan perpanjangan PPKM yang dinilai tidak efektif dan tidak esensial.(Red)