Butuh Komitmen Pemimpin untuk Tangani Fakir Miskin
2 min read
Makassar | Intipos.com – Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multisektor. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin dalam menangani fakir miskin.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, menyampaikan hal tersebut saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021, yang berlangsung di Condotel Hotel, Kamis (08/04/2021).
Baca juga : Buka Musrenbang RKPD 2022, Plt Gubernur Harap Penguatan Sinergitas Dengan Legislator
Rakor yang mengangkat tema Perkuat Sinergitas, Tingkatkan Evektivitas Penanganan Fakir Miskin di Sulawesi Selatan ini dilaksanakan selama tiga hari, 7 – 9 April 2021.
“Mengenai kemiskinan kompleksitasnya memang sangat tinggi, sangat urgent dan sangat penting,” kata Abdul Hayat.
Baca juga : Polsek Pulau Rimau Tangkap Pedagang Sabu Eceran
Ia mengungkapkan, komitmen leaders sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin. Upaya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
Di Sulsel, lanjutnya, program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan melalui program KUBE Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, dan BPNT.
“Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako,” ungkapnya.
Menurut Abdul Hayat, program-program tersebut berkat adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Program semacam ini diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.
“Semoga program sembako ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif,” harapnya.
Ia juga mengingatkan, dalam pelaksanaan program sembako pihak Himbara melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus dalam menyalurkan bantuan sosial. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, tanpa monitoring dari Dinas Sosial. Untuk itu, tim koordinasi harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan, dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder terkait.
“Verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel Muhammad Hasan Ambarala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Sulsel. (rs)
