Ikuti Optimalisasi Peran MPP Bersama Gubsu dan Wamen PANRB RI, Ini Kata Wabup Asahan
2 min read
Intipos.com, Asahan – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Asahan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Apalagi Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari 8 daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif.
“Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” kata Wakil Bupati (Wabup) Asahan Rianto SH MAP, saat mengikuti kegiatan optimallisasi peran MPP dalam pemulihan pelayanan publik pasca bencana yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Daerah se-Sumatera Utara dan OPD ini tidak hanya menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.
“Ke depan, kita akan terus mendorong peningkatan kualitas, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar MPP Kabupaten Asahan semakin optimal.Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,”pungkasnya.
Sebelumnya. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M, dalam sambutannya mengatakan
pemulihan pelayanan publik pascabencana menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah.
Ia, mengungkapkan bahwa dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, baru 8 daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan.
Untuk itu, Gubsu mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan di MPP, sekaligus mengajak daerah yang belum memilikinya agar segera membangun MPP.
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kerja keras jajaran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak bencana.
Ia,menegaskan bahwa bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, sehingga kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan kembali normal sangat dibutuhkan masyarakat.
MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
“Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah,” kata pensiunan Jenderal sembari mengapresiasi kepada 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar. (Intipos.RS)
