Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Pahang Dipertanyakan, Dugaan Konflik Kepentingan Pengadaan Bahan Baku Bungkam Pengelola
2 min read
TANJUNG BALAI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, mendapat sorotan tajam.
Pasalnya, muncul dugaan praktik pembatasan pemasok serta potensi konflik kepentingan dalam tata kelola pengadaan bahan baku pangan yang melibatkan pihak keluarga pengelola.
Berdasarkan informasi yang diterima tim jurnalis Intipos.com, dapur umum SPPG Pahang yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman dan dikelola oleh Zunaidi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al Muslimun Nusantara, diduga kuat mengarahkan pasokan bahan baku pangan kepada Usaha Dagang (UD) tertentu.
UD tersebut diketahui beralamat di Jalan H.M. Nur Koramil 17, Kelurahan Pahang, dan dimiliki oleh Siti Azura, yang diduga merupakan anak kandung dari Zunaidi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan usaha tidak sehat, monopoli pasokan, serta potensi selisih harga yang tidak melalui mekanisme pasar secara kompetitif.
Sejumlah pihak menilai penunjukan langsung atau dominasi pemasok dari kalangan internal keluarga pengelola berpotensi mencederai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program nasional.
Padahal, Program MBG semestinya memberikan dampak ekonomi yang luas dengan melibatkan partisipasi aktif UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Kota Tanjung Balai.
Untuk menjunjung tinggi prinsip keberimbangan berita dan akurasi informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Intipos.com telah melayangkan surat konfirmasi tertulis serta pesan resmi via WhatsApp kepada Zunaidi pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Pahang memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait dugaan konflik kepentingan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Yayasan maupun pengelola SPPG Pahang guna meluruskan informasi di lapangan. (A.Sinaga)
