Penyidik KPK Lanjutkan Penggeledahan di Langkat, Dinas PUTR Jadi Sasaran
2 min read
LANGKAT | Intipos.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan rangkaian penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Setelah sebelumnya menggeledah Kantor Dinas Pendidikan, kali ini penyidik menyasar Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat. Rabu (08/07/26)
Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara yang tengah ditangani KPK pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat. Sejumlah penyidik tampak memasuki kantor dinas dan melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan yang diduga berkaitan dengan kebutuhan penyidikan.
Aktivitas di lingkungan kantor sempat menjadi perhatian para pegawai. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di bawah pengawasan aparat yang berjaga di sekitar lokasi selama proses penggeledahan berlangsung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTR Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantornya.
“Benar, hari ini ada tim KPK yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUTR,” ujar Wahyudiharto saat dikonfirmasi.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci ruangan mana saja yang diperiksa maupun dokumen yang menjadi fokus penyidik. Menurutnya, seluruh proses tersebut merupakan kewenangan penuh KPK.
“Kami hanya mendampingi sesuai kebutuhan. Untuk materi pemeriksaan maupun dokumen yang diminta, itu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik KPK,” katanya.
Wahyudiharto menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan Dinas PUTR bersikap kooperatif dengan memberikan akses serta dokumen yang dibutuhkan penyidik.
Penggeledahan di Dinas PUTR menambah daftar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diperiksa penyidik KPK dalam rangkaian penyidikan kasus yang tengah diusut. Sebelumnya, pada hari yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penggeledahan di Dinas PUTR, termasuk dokumen maupun barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut. (Ay29)
